Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres konstruksi infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 1 mencapai 62,65%.
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan pembangunan IKN tahap I yang mencakup konstruksi bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan selesai pada 2024.
“Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 ini yang kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak tahun 2021 seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” kata Danis dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (24/12/2023).
Danis juga mengatakan saat ini Kementerian PUPR telah memulai pembangunan IKN tahap II yang penandatanganan kontraknya telah dimulai pada April - Mei 2023. Sementara itu, saat ini pembangunan IKN tahap II progresnya telah mencapai 11%.
Adapun, beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN.
“Untuk air bersih, tengah diselesaikan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku. Selanjutnya juga ditargetkan penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum termasuk jaringan distribusinya ke beberapa kawasan di IKN pada 2024,” kata Danis.
Baca Juga
Sementara itu, khusus untuk Istana Presiden dan lapangan upacara, saat ini progres konstruksinya sudah 42%, serta progres kantor presiden sebesar 66%.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, komitmen merampungkan sejumlah proyek infrastruktur dasar di IKN tersebut menyusul komitmen Pemerintah yang berencana untuk memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dimulai pada bulan Juli hingga November 2024 mendatang.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, total ASN tersebut berasal dari 37 Kementerian dan Lembaga.
"ASN yang pindah pertama nanti dari 37 Kementerian/Lembaga. Rencananya sudah disiapkan 1.740 hunian untuk mereka," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Sabtu (16/12).
Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN bukan hanya sekadar relokasi fisik, tetapi juga sebuah transformasi dalam budaya kerja dan pelayanan publik. Anas meminta setiap kementerian dan lembaga mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) yang akan pindah sesuai dengan kebutuhan jabatan dan layanan berdasarkan kompetensi masing-masing.
Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN merupakan langkah strategis dalam memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional. Pemindahan IKN sekaligus menjadi momentum penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
