Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Istana Negara Warisan dari Belanda, Perdana Indonesia Bangun Sendiri di IKN

Kadin Indonesia mengusung proyek IKN agar dilanjutkan oleh pemimpin mendatang, karena memiliki nilai historis yang besar.
Titik Nol IKN - Humas Setkab/Oji.
Titik Nol IKN - Humas Setkab/Oji.

Bisnis.com, JAKARTA - Kadin meminta proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) harus dilanjutkan oleh pemimpin mendatang, karena memiliki nilai historis yang besar. IKN pun disebut sebagai ajang perdana Indonesia setelah merdeka membangun Istana Negara sendiri, bukan warisan Belanda.

WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengungkapkan, bahwa IKN merupakan program strategis nasional dan memiliki payung hukum yakni Undang-undang No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sarman menyebut, pembangunan IKN bertujuan untuk menciptakan pusat perekonomian baru, utamanya di pulau Kalimantan. Oleh karena itu, pembangunan IKN sangat layak untuk diteruskan dan dikembangkan.

“Jangan salah, bahwa istana-istana [negara] yang ada saat ini, itu tidak ada istana yang dibangun oleh Indonesia. Itu semua adalah istana peninggalan-peninggalan penjajah-penjajah kita,” ungkap Sarman kepada Bisnis, Jumat (23/12/2023) malam.

Pembahasan mengenai pembangunan IKN menjadi perdebatan dalam debat cawapres. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melontarkan kritikannya dengan mempertanyakan konsistensi Cak Imin soal pembangunan IKN. 

Padahal, kata Gibran, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar cawapres koalisi perubahan awalnya mendukung peletakkan batu pertama atau groundbreaking IKN.

“Saya ingat sekali Gus Muhaimin sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana nggak konsisten,” kata Gibran, Jumat (22/12/2023).

Gibran juga mempertanyakan rencana Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk membangun 40 kota sekelas Jakarta di sejumlah daerah, tapi tak setuju dengan pembangunan IKN.

Cak Imin menilai, pembangunan IKN membutuhkan investasi yang cukup besar mencapai Rp500 triliun. Sehingga, pemerintah perlu membuat skala prioritas dengan menyalurkan sejumlah anggaran kepada 40 kota potensial untuk dikembangkan.

“Dengan beberapa anggaran menumbuh kembangkan seperti  Pontianak, satu tahun dengan Rp1 triliun, coba satu kota Rp3 triliun-Rp5 triliun, APBN kita cukup,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Kahfi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper