Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kurang tepat sasaran karena dibangun bukan untuk kepentingan rakyat banyak.
Dalam debat perdana capres di KPU, Anies mempertanyakan urgensi membangun IKN yang tidak menyangkut kepentingan rakyat maupun pusat ekonomi.
"Di Kalimantan kebutuhan bangunan yang rusak sangat banyak, kereta api sangat banyak atau jalan tol di Kalimantan itu urgen yang merasakan ini siapa? Rakyat. Sementara, bukan untuk rakyat dan bukan pusat ekonomi," kata Anies, Selasa (12/12/2023).
Lebih lanjut, Anies menilai pembentukan Undang-Undang IKN disebut tidak melewati proses hukum yang lengkap.
Anies kembali menyinggung bahwa dalam proses pembahasanya pembangunan dinilai tidak dilakukan secara komprehensif dan tidak memberikan ruang kepada publik.
“Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kontra,” ucap Anies.
Baca Juga
Lebih lanjut, dia juga menyinggung terkait dengan urgensi anggaran yang digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara disebut untuk membangun istana presiden, tanpa mempertimbangkan keadilan.
“Hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk Presiden. Dimana rasa keadilan kita?” ujarnya.
