Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 turut menjadi instrumen andalan untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat, selain menjadi andalan dalam menghadapi gejolak global seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengesahkan APBN tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Salah satu anggaran belanja dalam APBN adalah investasi pada aset negara.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya untuk mengoptimalkan aset negara sebagai enabler perekonomian dan sumber penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan upaya Kemenkeu bergeser dari fokus terhada hal-hal administratif dalam pengelolaan aset.
"Negara maju asetnya kerja keras sementara mereka bekerja biasa-biasa, sedangkan di Indonesia orangnya bekerja sangat keras sementara asetnya tidur,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam APBN, salah satu kontributor terhadap pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah dengan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2020-2024, Kemenkeu menugaskan DJKN untuk meningkatkan peranannya dalam pengelolaan BMN.
Sebagai manajer aset, DJKN perlu merancang langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN, sehingga tidak hanya digunakan untuk mendukung pelayanan publik, tetapi juga menjadi sumber PNBP melalui potensi pemanfaatan BMN sebagai penghasil pendapatan.
Lembaga Manajemen Aset Negara, yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, berperan sebagai pelopor dalam menciptakan kreativitas dalam pengelolaan aset properti negara.
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan ada tiga tugas utama LMAN yang telah ditugaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, yaitu mengoptimalisasi aset, memberikan jasa konsultasi atau advisory, dan pendanaan untuk pengadaan lahan proyek strategis negara (PSN).
Basuki mengklaim telah berhasil mengoptimalkan 106 aset negara dari total 299 aset per 28 Agustus 2023. Keseluruhan 299 aset tersebut berupa apartemen, ruko, tanah bahkan kilang yang kini tengah dikelola LMAN di seluruh Indonesia.
"Dari 299 aset itu, total yang sudah dioptimalkan adalah 106 aset atau 36 persen dari total aset di antaranya dua kilang, 50 apartemen dan 56 non apartemen," tuturnya di Jakarta, Senin (28/8).
Menurutnya, 106 aset yang dioptimalkan LMAN itu telah berhasil meraih penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,19 triliun untuk disetor ke kas negara. Basuki juga memastikan bahwa LMAN akan terus mengoptimalkan aset negara agar PNBP yang disetorkan LMAN ke kas negara bisa lebih banyak lagi.
"Kita akan dorong terus untuk mengoptimalkan semua aset ini," ujarnya.
Tingginya nilai BMN yang dikelola oleh pemerintah pusat menunjukkan besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk berkontribusi pada peningkatan PNBP.
Dukungan untuk UMKM
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan UMKM melalui anggaran khusus, seperti subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi non energi.
Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program yang tersebar di berbagai satuan kerja pemerintahan. Selain alokasi langsung dari APBN, UMKM juga memiliki kesempatan untuk memanfaatkan BMN berupa properti sebagai tempat operasional, dengan skema sewa dan/atau kerja sama.
Salah satu peluang kompetitif bagi masyarakat umum dan UMKM adalah kemungkinan menyewa properti yang dimiliki negara dengan harga terjangkau. Hal ini memberikan sejumlah manfaat, termasuk biaya sewa yang terjangkau, lokasi strategis, dan kepastian.
Dengan menyewa properti milik negara, masyarakat dan UMKM dapat menghemat biaya sewa. Hal ini karena properti milik negara seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan properti komersial. Harga sewa yang ditetapkan oleh LMAN didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai pemerintah, sehingga tidak ada biaya tersembunyi.
Kesempatan bagi UMKM untuk menyewa properti milik negara dengan harga terjangkau merupakan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM.
Selain itu, aset negara umumnya terletak di lokasi strategis, sehingga membantu UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. LMAN memiliki portofolio aset yang dapat diakses melalui katalog aset aesia.kemenkeu.go.id.
Aset negara yang disewakan oleh LMAN juga telah memiliki status hukum yang jelas dan bebas sengketa, memungkinkan masyarakat dan UMKM sebagai penyewa untuk segera memulai usaha setelah proses sewa.
Dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, peran LMAN untuk fokus terhadap pemanfaatan optimal dan manajemen aset negara merupakan faktor penting. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM menjadi kunci keberhasilannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
