Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan e-commerce milik ByteDance kembali terlibat dalam perdagangan daring di Indonesia bukan tanpa alasan. Besarnya nilai transaksi perdagangan di platform dagang-el setidaknya membuat TikTok tidak bisa benar-benar mengesampingkan RI sebagai pasar potensialnya.
Berita tentang daya tarik Indonesia bagi TikTok menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Senin (4/12/2023):
1. RI Masih Menggiurkan Bagi TikTok
Pasar Indonesia memang masih menjanjikan. Buktinya, TikTok Shop agaknya sulit meninggalkan RI setelah ditutup pemerintah pada Oktober lalu. Dua bulan kemudian, perusahaan berbasis di China ini mulai menjajaki kembali pasar Tanah Air.
Keinginan e-commerce milik ByteDance kembali terlibat dalam perdagangan daring di Indonesia bukan tanpa alasan. Besarnya nilai transaksi perdagangan di platform dagang-el setidaknya membuat TikTok tidak bisa benar-benar mengesampingkan RI sebagai pasar potensialnya.
Riset International Data Corporation (IDC) Asia Pacific memproyeksi transaksi berkaitan platform lokapasar di Indonesia bakal tembus US$118 miliar pada 2027, dengan pangsa pasar metode pembayaran yang didominasi oleh para penyedia layanan berbasis aplikasi.
Dalam riset bertajuk 'How Asia Buys and Pays 2023: Tapping into Asia's Regional Commerce Opportunities' yang dirilis pada Oktober 2023 itu, tren di Tanah Air akan sejalan dengan proyeksi transaksi e-commerce Asia Tenggara (Asean) pada 2027 yang dipercaya tembus US$273,3 miliar, tumbuh dua kali lipat ketimbang capaian 2022 di level US$118,4 miliar.
Terlebih, tren nilai transaksi kotor (GMV) ekonomi digital di dalam negara-negara kawasan Asia Pasifik yang diteliti, yaitu Asean ditambah Jepang dan Korea Selatan (SEAKJ), berpotensi mencapai US$914,9 miliar pada 2027, tumbuh 82% yoy ketimbang capaian 2022 senilai US$501,7 miliar.
2. Utak-Atik Aturan Main Tambang Minerba Muluskan Kontrak Freeport
Rencana pemerintah memperpanjang kontrak tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061 mendatang memunculkan konsekuensi revisi aturan main yang sudah ada. Pemerintah setidaknya harus mengutak-atik ketentuan soal kontrak/perjanjian tambang mineral dan batu bara.
Aturan yang harus direvisi tersebut, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Dalam Pasal 120 ayat 3 PP Nomor 96 Tahun 2021 disebutkan bahwa kelanjutan operasi kontrak/perjanjian paling cepat dalam jangka waktu lima tahun atau paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi dan produksi.
Jika mengacu pada ketentuan tersebut, perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi Freeport di Papua yang akan berakhir pada 2041, sejatinya baru bisa dilakukan paling cepat pada 2036 dan paling lambat satu tahun sebelum izin berakhir, yakni pada 2040.
Namun, lewat revisi PP Nomor 96 Tahun 2021 terutama menyangkut jangka waktu permohonan perpanjangan untuk izin usah pertambangan (IUP) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK), proses perpanjangan IUPK Freeport dapat dilakukan lebih cepat. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bahkan disebut-sebut bakal mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2061.
3. Menyoal Tumpukan Dana Perbankan di Surat Berharga
Langkah perbankan yang terlalu banyak menempatkan dananya di instrumen surat berharga negara (SBN) dan sertifikat Bank Indonesia (SBI) alih-alih menyalurkannya sebagai kredit mendapatkan kritik langsung dari Presiden Jokowi.
Presiden menilai dana perbankan akan lebih produktif jika lebih banyak disalurkan sebagai kredit kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Saya ajak perbankan. Memang harus prudent, hati-hati. Tapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya ramai-ramai membeli ke BI atau SBN," ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 pada Rabu (29/11/2023).
Jokowi mengatakan bahwa bank memang diperbolehkan untuk membeli SBN dan SBI sebagai portofolio serta menjaga likuiditasnya. Namun, bank lebih baik mendorong sektor riil dengan memacu penyaluran kreditnya.
"Terlalu banyak dibeli SBN dan SBI. Jadi, ke sektor riil berkurang," ujar Jokowi.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan ungkapan para pelaku usaha, peredaran uang saat ini dinilai kering. Dari sisi fiskal, realisasi belanja pemerintah daerah dan pusat pun masih belum optimal.
4. Mencari Kandidat Komisioner BP Tapera Demi MBR Punya Rumah
Pemerintah resmi membuka seleksi calon komisioner dan deputi komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Komisioner dan deputi yang terpilih nantinya akan menjabat untuk periode 2024 sampai dengan 2029.
Seleksi terbuka ini merupakan amanat Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Jabatan yang dibuka dalam seleksi kali ini adalah komisioner, deputi komisioner bidang pengerahan dana tapera, deputi komisioner bidang pemupukan dana tapera, deputi komisioner bidang pemanfaatan dana tapera, dan deputi komisioner bidang hukum dan administrasi. Seleksi akan diselenggarakan dalam tiga tahap.
Untuk diketahui, sejak awal tahun 2022, BP Tapera mendapatkan mandat sebagai penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan FLPP yang sebelumnya dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Pembentukan BP Tapera ini berdasarkan UU No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Tabungan serupa sebelumnya sudah pernah dibuat sejak lama, tabungan itu diurus oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) dan menarik iuran Tabungan Perumahan PNS (Taperum).
5. Menerka Nasib Kelanjutan IKN di Tangan Pasangan Capres–Cawapres
Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur jadi panggung perdebatan selama masa kampanye Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Secara eksplisit pasangan calon presiden (capres) Anies Baswedan – calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) enggan meneruskan megaproyek tersebut dengan beberapa catatan.
Namun sebaliknya, dua pasangan lain, Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan terlebih lagi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka tegas ingin melanjutkan proyek IKN.
Capres Probowo berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan pembangunan IKN karena merupakan amanat undang-undang. Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk menambah anggaran IKN jika terpilih menjadi presiden nantinya.
Sementara itu, capres Ganjar ingin menghadirkan ekonomi unggul berdaya saing salah satunya dengan mempercepat pembangunan IKN. Ganjar ingin IKN menjadi titik keseimbangan baru bagi bangsa Indonesia yang berkeadilan dalam pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.
Teranyar, pasangan calon atau paslon nomor urut 1 Anies – Cak Imin (Amin) menilai pembangunan proyek IKN bukan merupakan prioritas.
