.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, mayoritas kontestan merupakan mantan dan pejabat aktif di pemerintah, ada yang merupakan pejabat daerah yang mengabdi untuk rakyat di daerah 'kekuasaannya' seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar Pranowo, pernah berkuasa selama dua periode di Jawa Tengah dengan menduduki jabatan Gubernur. Begitu juga Anies Baswedan, jabatan orang nomor 1 di Ibu Kota pernah dijalaninya.
Sementara itu, Gibran Rakabumi Raka, masih tercatat sebagai pejabat aktif di Solo. Saat ini merupakan tahun keduanya menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sebagai pejabat pemerintah daerah, ketiga memiliki rekam jejak yang melekat. Rapor hijau selama menjabat dapat menjadi bekal untuk menggaet hati masyarakat dalam kontestasi lima tahunan ini.
Tidak jarang, satu per satu klaim kinerja baik diumbar dalam beberapa kesempatan. Kendati demikian, rapor para pejabat daerah itu tentunya tidak melulu cemerlang. Ada juga yang perlu dicermati sebagai catatan.
Berdasarkan catatan, kinerja Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan Gibran sebagai Wali Kota Solo, ketiga tercatat memiliki kendala dalam menekan indeks ketimpangan sosial.
Baca Juga
Catatan Ketimpangan Sosial Anies di DKI Jakarta
Dalam Pemilihan Gubernur pada 2017, Anies berambisi untuk menekan angka kesenjangan sosial antara golongan masyarakat miskin dengan masyarakat kelas atas di DKI Jakarta.
Dia memiliki waktu selama 5 tahun masa jabatannya yang dimulai sejak 16 Oktober 2017 hingga akhir masa Jabatannya pada 16 Oktober 2022 untuk memperbaiki indeks itu.
Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, indeks rasio gini ratio atau ketimpangan ekonomi di Ibu Kota selama pemerintahannya justru tercatat meningkat.
Pada masa peralihan jabatan antara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, rasio gini tercatat 0,413.
Anies mampu memangkas rasio gini pada periode awal menjabat, yakni pada 2018 dan 2019 sebesar 0,394. Kemudian meningkat pada 2020 sebesar 0,399 dan menyentuh level 0,409. Puncak kenaikan rasio gini terjadi pada September 2022 sebesar 0,423.
Setali tiga uang, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat meningkat dalam lima tahun masa jabatan Anies.
Pada tahun pertama Anies menjabat angka kemiskinan sebanyak 365.550 orang dengan rasio 3,47%. Angka itu melesat menjadi 502.040 dengan rasio 4,69%.
Dalam dua tahun pertama sebenarnya Anies mampu menekan angka kemiskinan. Namun, pada 2020 karena dilanda Covid-19 angka kemiskinan meningkat.
Ganjar dan Ketimpangan di Jawa Tengah
Memegang kekuasaan di Jawa Tengah selama dua periode, tidak membuat Ganjar Pranowo berhasil menuntaskan masalah kemiskinan.
Ganjar pertama kali dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 23 Agustus 2013 hingga terkahir masa jabatannya berakhir pada periode kedua pada 5 September 2023.
Mengutip data BPS Jawa Tengah yang dihimpun setiap Maret dan September, indeks rasio gini Jawa Tengah tercatat terus mengalami kenaikan.
BPS Jawa Tengah mencatat, pada 2016, saat kepemimpinan periode kedua Ganjar tercatat pada posisi 0,357.
Catatan itu justru meningkat pada tahun selanjutnya menjadi 0,365. Namun, Ganjar berhasil sedikit memperkecil ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah pada 2018 menjadi 0,357.
Tingkat ketimpangan sosial di Jawa Tengah tercatat stabil pada posisi 0,35 pada 2019 dan 2020. Secara berturut-turut capaian gini ratio Jawa Tengah kala itu sebesar 0,358 dan 0,359.
Masa pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh Indonesia pada saat itu turut mempengaruhi melonjaknya tingkat ketimpangan sosial di Jawa Tengah.
BPS kembali mencatat adanya kenaikan indeks gini ratio di Jawa Tengah pada 2021 menjadi 0,368 dan turun tipis pada 2022 menjadi 0,366.
Sementara itu, pada masa akhir pemerintahannya, Ganjar meninggalkan 'warisan' meningkatnya ketimpangan sosial di Jawa Tengah.
Data terakhir yang tercatat pada Maret 2023 menunjukkan indeks rasio gini Jawa Tengah bertengger pada posisi 0,369.
Namun, Ganjar masih berhasil menekan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama dua periode masa pemerintahannya.
Pada tahun pertama masa jabatannya, tingkat kemiskinan Jawa Tengah berada pada posisi 14,44%. Jumlah itu berhasil di tekan pada 2014 menjadi 13,58%. Angka itu terus turun pada tahun selanjutnya menjadi 13,32%.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terus ditekan hingga berhasil mencapai 13,19% pada 2016 dan turun menjadi 12,23% pada 2017. Kinerja Ganjar menekan kemiskinan berlanjut pada 2018 dengan capaian 11,19% dan 10,58% pada 2019.
Kemiskinan di Jawa Tengah kembali meningkat pada masa pandemi Covid-19, pada 2020 meningkat menjadi 11,84%, dan pada 2021 menjadi 11,25%, dan 10,98% pada 2022.
Catatan tingkat kemiskinan per Maret 2023, tahun terakhir Ganjar menjabat berada pada 10,77%.
Rapor Ketimpangan Sosial Gibran di Kota Solo
Gibran dalam setiap kesempatannya selalu mengklaim capaian baiknya saat memimpin Kota Solo adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, capaian itu juga diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan sosial.
Putra sulung Presiden Joko Widodo itu resmi dilantik menjadi Wali Kota Solo pada Februari 2021. Artinya, Gibran Rakabuming Raka baru dua tahun duduk di kursi Solo 1.
Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis dari Badan Pusat Statistik (BPS), indeks rasio gini atau ketimpangan antara kaya dan miskin Kota Bengawan itu naik tajam sejak dipimpin Gibran.
Pada 2021, BPS mencatat indeks rasio gini Solo hanya berada di level 0,379. Angka tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata nasional pada periode yang sama 0,380. Semakin tinggi indeks rasio gini menunjukkan kesenjangan ekonomi kian melebar.
Indeks rasio gini Solo pada 2021 membaik bila dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 0,408. Namun, setahun setelah Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, alias pada 2022, indeks rasio gini Solo melonjak menyentuh 0,419.
Angka tersebut jauh di atas posisi sebelum pandemi. Hal itu berarti memperlihatkan tingginya ketimpangan antara si kaya dan si miskin di Kota Bengawan tersebut.
Sementara itu, untuk rasio gini Kota Solo pada tahun ini, BPS Solo mengaku belum merilis data, karena belum tutup tahun. Adapun data yang tersedia dari pusat hanya antara 2020 hingga 2022 saja.
Dari sisi ekonomi Solo mencatakan pertumbuhan 6,25% pada 2022. Angka tersebut melesat dari tahun sebelumnya di angka 4,01%. Bahkan pertumbuhan ekonomi kota Solo berada di atas rata-rata nasional 5,3%.
Dalam beberapa kesempatan, Gibran mengklaim mampu membalikkan pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi positif. Dia menyebut saat awal menjabat walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74%, setelah itu melesat menjadi 6,25%.
Mengacu data BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Solo dalam 7 tahun terakhir fluktuatif. Pada 2016, rerata pertumbuhan ekonomi secara tahunan tercatat 5,35% (cumulative to cumulative/c-to-c). Kurva pertumbuhan ekonomi konsisten melaju, hingga pada 2019 tercatat sebesar 5,78%.
Setahun kemudian, laju pertumbuhan ekonomi meningkat, sebesar 4,01%. Pada 2021 merupakan tahun perdana Gibran menjabat. Kemudian pada 2022, pertumbuhan ekonomi tahunan tembus 6,25%. Nilai ini menjadi yang tertinggi selama 7 tahun terakhir.
Saat Gibran baru menjabat, jumlah penduduk miskin di Kota Solo tercatat meningkat menjadi 48.780 jiwa (2021). Angka itu naik dari 47.030 jiwa pada 2020. Pada 2022 penduduk miskin berkurang menjadi 45.900 jiwa.
Namun, Gibran belum mampu menekan angka inflasi di Kota Solo. Saat awal menjabat, inflasi di Solo meningkat menjadi 2,58% (2021) dan melesat menjadi 7,03% pada 2022.
