Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematok pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 senilai Rp2.803,2 triliiun.
Untuk itu, dibutuhkan sederet strategi untuk mencapai target yang lebih besar Rp340,2 triliun dari APBN 2023. Terlebih, saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan domestik dan global, mulai dari suku bunga yang higher for longer hingga el nino.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan untuk mencapai target pendapatan di akhir periode Joko Widodo (Jokowi) tersebut, pemerintah akan terus menjaga iklim investasi.
“Pada 2024 target pendapatan negara ditetapkan Rp2.802,3 triiun, akan dicapai melalui optimalisasi dan ilklim investasi di tengah ketidakpastian global,” ujarnya saat Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11/2923).
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong sektor perpajakan di tengah ekonomi Indonesia yang cukup resilien, serta implementasi dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurutnya, pemberian insentif perpajakan juga akan tetap berlanjut pada 2024 dengan semakin terarah dan terukur.
Baca Juga
Basis pajak akan diperluas, salah satunya dengan cara pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terus dilakukan, seiring dengan perbaikan tingkat kepatuhan pajak.
Penerimaan dari pajak menjadi penting karena menjadi tulang punggu sumber kas negara. Sejalan dengan itu target penerimaan dari pajak juga dikerek menjadi Rp1.989 triliun dari Rp1.718 triliun pada 2023.
“Optimalisasi dari PNBP akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan, karena PNBP berasal cukup besar dari SDA,” lanjutnya.
Dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran senilai Rp3.325,1 triliun atau tumbuh 8,6% dari APBN 2023.
Utamanya, untuk belanja prioritas dalammendukung tranformasi ekonomi dan berkelanjutan, seperti pendidikan, infrastruktur, hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
