Bisnis.com, JAKARTA – Kementeriaan Keuangan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai per Agustus 2023 senilai Rp171,6 triliun atau mencakup 56,6 % dari target.
Berita bertajuk Kepul Tipis Cukai Hasil Tembakau menjadi salah satu pilihan redaksi BisnisIndonesia.id.
Selain itu, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Rabu (01/01/2023):
1. Kepul Tipis Cukai Hasil Tembakau
Kementeriaan Keuangan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai per Agustus 2023 senilai Rp171,6 triliun atau mencakup 56,6 % dari target.
Realisasi tersebut turun 16,8 % (year-on-year/yoy), utamanya akibat cukai dan bea keluar yang turun masing-masing 5,6 % dan 80,3 %.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan hal tersebut akibat penurunan produksi golongan I.
Sementara tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk golongan I dan II memang naik cukup tinggi menjadi 10 % pada tahun ini
2. Asa Melepaskan Indonesia dari Belenggu Impor LPG
Keinginan pemerintah untuk bisa menekan hingga melepaskan Indonesia dari belenggu impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) dengan memacu produksi di dalam negeri mulai menunjukkan titik terang.
Dengan ditemukannya sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang diidentifikasi berpotensi mengandung bahan baku gas yang dapat diolah menjadi LPG, memberi harapan baru bagi pemerintah untuk terus meningkatkan produksi bahan bakar gas tersebut.
Terlebih, dengan karakter gas yang diproduksi sumur migas dalam negeri selama ini yang didominasi oleh gas kering atau lean gas dengan konsentrasi tinggi metana dan etana, membuat produksi LPG di dalam negeri cenderung stagnan. Padahal, untuk memproduksi LPG dibutuhkan gas alam basah atau rich gas yang mengandung propana (C3) dan butane (C4).
Itu sebabnya pemerintah terus mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas agar mengoptimalkan investasi dan pengolahan lebih lanjut dari rich gas menjadi LPG, apalagi Indonesia juga memiliki cadangan rich gas yang belum dioptimalkan.
3. Jalan Tol GOTO Menuju Profitabilitas
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mencatatkan rugi Rp9,5 triliun per kuartal III/2023 atau turun 53% secara tahunan atau year on year (yoy).
Dalam ikhtisar kinerjanya, GOTO membukukan rugi bersih Rp9,5 triliun hingga kuartal III/2023. Jumlah itu mengalami penurunan 53% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20,32 triliun.
Penurunan rugi bersih GOTO disebabkan kinerja pendapatan yang mengalami kenaikan. Emiten teknologi itu tercatat mencetak pendapatan bersih GOTO yang meningkat menjadi Rp10,5 triliun pada 9 bulan 2023, naik 31,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8 triliun.
Sementara itu, secara kuartalan, GOTO mencetak pendapatan bersih senilai Rp3,6 triliun di 3 bulan kuartal III/2023, naik 18,6% dibandingkan kuartal III/2022 yang sebesar Rp3,1 triliun.
4. Badai Perang Timur Tengah di Pasar Energi
Bank Dunia memperingatkan potensi inflasi energi dan pangan akibat peperangan di Timur Tengah bakal menciptakan guncangan ganda bagi pasar komoditas.
Harga minyak telah meningkat 6 % sejak putaran terakhir pertempuran, yang dipicu ketika militan Hamas dari Gaza menyerbu Israel bagian Selatan dan menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera hampir 240 orang, menurut para pejabat Israel.
Israel membalasnya dengan pemboman tanpa henti terhadap Gaza, yang menurut kementerian kesehatan Hamas telah menewaskan lebih dari 8.000 orang, hampir separuhnya adalah anak-anak.
Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill memperingatkan bahwa konflik antara Israel dan Hamas terjadi ketika perang Rusia di Ukraina telah memberi tekanan pada pasar, dan perang tersebut menjadi kejutan terbesar terhadap pasar komoditas sejak tahun 1970-an.
5. Beban Berganda Saldo Negara
Guncangan ekonomi global yang masuk ke dalam ekspektasi pemangku kebijakan soal risiko fiskal pada tahun depan tampaknya benar-benar berbahaya. Sampai-sampai, pemerintah menyiapkan jaring pengaman tatkala sektor keuangan dihantam krisis, terutama di pasar surat utang.
Siasat yang ditempuh pemerintah pun terbilang di luar kebiasaan, yakni dengan cara mengoptimalisasi fungsi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Ketentuan itu tertuang di Undang-Undang (UU) No. 19/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, tepatnya di Pasal 27.
Dalam pasal tersebut, dituliskan bahwa SAL dapat digfungsikan sebagai alat untuk menciptakan stabilitas di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ketika ekonomi nasional dilanda krisis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
