Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo sangat disayangkan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).
Bukan tanpa alasan. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, banyak permasalahan yang terjadi selama Amran menjabat sebagai Mentan sepanjang periode 2014-2019.
“Selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).
Sederet permasalahan tersebut satu per satu dijabarkan olehnya. Misalnya di 2018, terjadi kenaikan impor beras yang signifikan, dari tahun sebelumnya 305.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Melonjaknya impor beras jelang Pemilu 2019 sontak menimbulkan pertanyaan. Pasalnya pemerintah kala itu telah mencanangkan program kemandirian pangan.
Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah kepemimpinan Amran selalu berkilah bahwa pengadaan beras itu dimanfaatkan untuk kebutuhan beras premium.
“Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama,” ujarnya.
Baca Juga
Tak hanya soal impor beras. Di masa kepemimpinan Amran pada era pemerintahan Jokowi yang pertama, impor gula juga melonjak.
Celios mencatat, impor gula mencapai 6 juta ton dengan nilai US$1,7 juta. Sehingga kembali ditunjuknya Amran sebagai Mentan kembali menimbulkan tanda tanya, apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula.
Di samping itu, masalah pendataan di masa Amran dinilai sangat buruk. Menurutnya, ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga hubungan antar kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkesan tak akur.
Untuk itu, Bhima berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Selain itu, Kementan harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja programnya.
Sisi anggaran juga tak luput dari perhatian Bhima. Menurutnya, Mentan saat ini akan sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Mengingat masa jabatan Mentan efektif kurang dari 1 tahun, sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.
Dia juga sangsi anggaran subsidi pupuk yakni Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam, mengingat masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk.
