Selanjutnya, pasangan ini menyebutkan akan mengelola utang negara secara bertanggungjawab. Bahkan menurunkan rasio utang menjadi 30 persen pada 2029.
Langkah ini tergolong agresif karena utang luar negeri Indonesia per Juli 2023 mencapai Rp7.855,53 triliun.
Untuk menurunkan rasio utang ini dalam catatan Bisnis terjadi dengan dua cara, pelunasan atau menaikkan pendapatan. Jika mengacu kepada pertumbuhan PDB yang ditetapkan relatif tidak melompat dari kondisi saat ini, maka upaya yang akan dipilih adalah membayar utang lebih besar seiring kenaikan basis pajak.
Selanjutnya untuk anggaran ini, pasangan Amin menawarkan peningkatan koordinasi baik antar instansi pemerintah pusat maupun dengan daerah untuk menghindari duplikasi. Sedangkan untuk efisiensi anggaran pembangunan, ditawarkan metode tahun jamak.
"Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," tertulis lebih lanjut dalam dokumen yang sama.
Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak banyak menyinggung tentang anggaran negara. Dalam dokumen lebih ditekankan tentang fiskal yang tangguh.
Baca Juga
"[Tercipta] anggaran negara yang memadai, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan optimalisasi sumber pendapatan, reformasi kelembagaan, dan efektivitas belanja negara," tertulis dalam dokumen.
