Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah hingga penutupan perdagangan Jumat (20/10/2023) belum menunjukkan tanda-tanda penguatan dan terus merangkak mendekati Rp16.000.
Mengutip Bloomberg, Jumat (20/10/2023) pukul 15.15 WIB, rupiah ditutup melemah tembus ke Rp15.872 atau terkoreksi 0,36% dari posisinya pada pembukaan perdagangan kemarin sebesar Rp15.845 per dolar AS. Kurs ini menjadi titik pelemahan baru dalam 3 tahun terakhir.
Sebelumnya, level pelemahan rupiah di atas Rp15.800 terjadi pada akhir Maret 2020 dan mencapai puncaknya pada 3 April 2020 di level Rp16.430. Kondisi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tengah memuncak untuk pertama kalinya di dunia.
Setelah BI kembali mengerek bunga acuan, rupiah sempat menguat ke level Rp13.973 pada 12 Februari 2021. Setelahnya, meski berfluktuasi, rupiah terus berada dalam tren pelemahan dan mencapai puncaknya sejauh ini pada perdagangan kemarin.
Pelemahan rupiah ditenggarai karena Fed Fund Rate, suku bunga acuan Bank Sentral AS, saat ini sekitar 5,25%—5,5%. Angka itu hanya beda tipis dengan BI Rate. Sinyal kenaikan bunga oleh The Fed pun masih ada.
Namun, kode penaikan suku bunga itu dibaca serius oleh para pelaku pasar uang dan pasar modal. Pelemahan kurs rupiah, terjadi meski suku bunga acuan telah dinaikkan oleh Bank Indonesia.
Meski demikian, pelemahan ini tidak sendiri, Mata uang ringgit Malaysia jatuh ke level terendah dalam 25 tahun, atau sejak krisis keuangan Asia pada 1998. Ringgit ditutup turun 0,3% menjadi 4.7635 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia pada 2023, setelah yen Jepang.
Kondisi tersebut pun menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis moneter pada 1997-1998, yang mana berawal dari Thailand dan kemudian merembet ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia.
Dilansir dari Laporan Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran, pemicu krisis di Indonesia dan negara lainnya di Asia adalah krisis moneter kiriman yang berawal dari Thailand antara Maret sampai Juni 1997. Negara Gajah Putih tersebut diserang terlebih dahulu oleh para spekulan dan kemudian menyebar ke negara lain.
Suramnya kondisi ekonomi pada tahun ini sebenarnya telah diprediksi. Bank Dunia misalnya, telah memperingatkan adanya risiko resesi global dan krisis keuangan negara berkembang pada 2023, akibat langkah bank-bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi.
Bank Dunia menilai kebijakan yang sinkron di banyak negara justru dapat memperparah dan memperketat kondisi keuangan, bahkan mempertajam perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga pernah menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada 2023 bukanlah tantangan yang mudah dibandingkan dengan krisis 1997-1998 hingga pandemi Covid-19.
“Kita telah diuji dengan tantangan gejolak keuangan 1997–1998, gejolak naik turunnya harga komoditas, gejolak krisis global 2008–2009. Sekarang pandemi serta kondisi geopolitik dan tantangan resesi global. Ini bukan tantangan yang mudah, polanya berubah,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Oeang, Senin (31/10/2022).
Meski Indonesia telah mampu menangani pandemi Covid-19, dia mengatakan pemerintah tetap harus sigap untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan baru yang akan datang.
Sri Mulyani menilai tantangan baru bagi perekonomian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik. “Ini tantangan yang juga bisa mencelakai atau menurunkan daya pemulihan ekonomi nasional, karena itu kita harus tangguh mengawal pemulihan,” jelasnya.
Namun, dibandingkan dengan kondisi pada 1998, tentunya ekonomi Indonesia saat ini telah jauh berbeda. Telah banyak perbaikan atau reformasi di bidang perekonomian, terutama di bidang keuangan negara.
Executive Director Celios Bhima Yudhistira mengatakan kondisi pelemahan rupiah saat ini tidak mengindikasikan krisis seperti yang terjadi pada 1998. Menurutnya, krisis moneter pada 25 tahun silam multidimensi, tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis politik.
"Jadi, harus dijaga stabilitas transisi kepemimpinan Jokowi, pemilu aman, dan jamin inflasi dalam batas terkendali," ujarnya Sabtu (21/10/2023).
Dia menambahkan tekanan nilai tukar rupiah bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi meski fidak secara langsung. Produsen akan melanjutkan kenaikan harga-harga ke konsumen dan perlu diwaspadai apakah konsumennya siap atau tidak dengan kenaikan harga tersebut.
Bhima menilai tidak semua segmen konsumen terima harga jual barang konsumsi atau FMCG dengan harga lebih tinggi lagi. "Harus disiapkan mitigasi risiko, termasuk siapkan utang-utang luar negeri dari BUMN dan swasta yang tidak semua dilakukan lindung nilai itu berpotensi merembet ke sektor swasta, jadi harus dijaga," ujarnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk di sektor keuangan, saat ini relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.
Hal ini tercermin dari indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menguat, serta tingkat depresiasi nilai tukar rupiah yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Di samping itu, kenaikan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) juga relatif terkendali.
“Modal kita untuk pertumbuhan ekonomi juga cukup baik, pertumbuhan pada kuartal II/2022 impresif di angka 5,44 persen secara tahunan dan ini kita harapkan menjadi motor pemulihan ekonomi ke depan,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yaitu Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan, juga bersama dengan DPR RI akan terus memonitor perkembangan yang terjadi dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan.
