Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan lawatan atau kunjungan kerja ke China. Derasnya aliran investasi dari China dinilai perlu mendukung Indonesia dalam mewujudkan transisi energi dan menghentikan investasi kotor yang utamanya di sektor PLTU captive.
Koordinator Perkumpulan Aksi dan Ekologi Rakyat (AAER) Pius Ginting menyampaikan bahwa China merupakan salah satu negara kunci bagi dunia untuk mengatasi krisis iklim.
China yang berkomitmen untuk menjadikan 2030 sebagai puncak emisi karbonnya dan mencapai karbon netral sebelum 2060, menurut dia, seharusnya berlaku juga untuk kebijakan investasi luar negeri dengan menghentikan investasi tinggi karbon di Indonesia.
“Meskipun dukungan terhadap pembangunan PLTU batubara baru telah dihentikan, komitmen ini belum mencakup PLTU batu bara captive yang banyak dibangun di area hilirisasi mineral kritis,” katanya, mengutip keterangan resmi pada Selasa (17/10/2023).
Untuk diketahui, China merupakan salah satu investor terbesar di industri pengolahan nikel di Indonesia, dimana PLTU captive menjadi tulang basis dalam kegiatan industri ini.
Secara keseluruhan nilai proyek, Indonesia merupakan negara penerima dana The Belt and Road Initiative (BRI) terbesar, yaitu senilai US$5,6 miliar atau setara dengan Rp87,9 triliun per kuartal I/2023, diikuti oleh Peru dan Arab Saudi.
Baca Juga
Direktur Studi China-Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan bahwa investasi China di Indonesia, khususnya di sektor energi terbarukan masih jauh lebih sedikit dibandingkan di sektor energi fosil.
Ironisnya, Zulfikar mengatakan bahwa sebanyak 86 persen pendanaan China masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM).
“Padahal, pidato Presiden China Xi Jinping pada 2021 lalu secara tegas berkomitmen menghentikan pembangunan PLTU. Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari kedua belah pihak, baik China maupun pemerintah Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan, padahal, PLTU yang disuntik pendanaan oleh China membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat.
Zulfikar mencontohkan, pada 2020 terdapat 59 kasus pneumonia pada anak-anak dibawah 5 tahun di Kecamatan Bahodopi lokasi kawasan industri Morowali, atau 70,8% dari total anak-anak di Kecamatan tersebut.
Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas udara yang buruk dari PLTU yang beroperasi di kawasan tersebut, di mana pada 2023 kapasitas terpasang adalah sebesar 4.000 MW.
“Dalam negosiasi dengan China kali ini, Presiden Jokowi harus membawa kepentingan masyarakat dan masa depan transisi energi berkeadilan Indonesia, bukan kepentingan oligarki. China harus tegas menghentikan suntikan investasi kotornya yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia, serta menodai komitmen iklim kuat China sendiri,” jelasnya.
Investasi China ke IKN
Presiden Jokowi mengapresiasi minat China untuk berinvestasi pada sektor perumahan dan kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) saat bertemu dengan Perdana Menteri Li China Qiang di Beijing.
"Saya mengapresiasi kerja sama design planning antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Kota Shenzhen, serta minat swasta China di Ibu Kota Nusantara untuk bidang perumahan dan kesehatan," kata Jokowi di Diaoyutai State Guest House, Beijing, China, Selasa (17/10/2023).
IKN telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kota Shenzhen, yang dalam 40 tahun terakhir bertransformasi dari kota kecil menjadi metropolis, dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Pulau Kalimantan tersebut.
"Juga mohon dukungan Yang Mulia untuk mendorong percepatan realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara," tambah Jokowi.
Jokowi juga mengaku senang dapat kembali bertemu dengan Li Qiang setelah mereka jumpa saat KTT Asean pada September 2023.
"Sekali lagi saya mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif selama 10 tahun terakhir, di mana China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan China juga menjadi investor terbesar kedua di Indonesia," ungkap Jokowi.
Kerja sama yang kuat tersebut, menurut Jokowi, berkontribusi pada penguatan kerja sama regional dan internasional. Di mana, perdamaian dan stabilitas menjadi isu utama," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Sementara itu, turut mendampingi Li Qiang ialah Wakil Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu, Menteri Pertanian dan Desa Tang Renjian, Wakil Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Cong Liang, Duta Besar RI untuk China Lu Kang, Direktur Kantor Perdana Menteri Kang Xuping, Direktur Jenderal Departemen ASEAN Kementerian Luar Negeri China Li Jinsong, dan Asisten Menteri Luar Negeri Nong Rong.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
