Pacu SDM Unggul, Kemenkeu Kawal Anggaran Pendidikan Rp660,8 T

Pengembangan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai perubahan, sejalan dengan upaya Indonesia dalam menyambut industri 4.0.
Foto: Pacu SDM Unggul, Kemenkeu Kawal Anggaran Pendidikan Rp660,8 T
Foto: Pacu SDM Unggul, Kemenkeu Kawal Anggaran Pendidikan Rp660,8 T

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai perubahan, sejalan dengan upaya Indonesia dalam menyambut era revolusi industri 4.0 yang serba digital.

Untuk mewujudkan SDM yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen pada  Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2024.

Anggaran tersebut terbagi atas alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah (TKD) melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otsus sebesar Rp346,6 triliun, serta pembiayaan investasi senilai Rp77,0 triliun. Adapun anggaran pendidikan tersebut meningkat dibanding anggaran tahun 2023  yang sebesar Rp612,2 triliun. 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM yang unggul diperlukan ikhtiar dan komitmen yang kuat di sektor pendidikan. Komitmen ini perlu dilakukan di segala tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas PAUD,” ujar Isa. 

Isa mengatakan peningkatan kualitas SDM juga perlu ditekankan pada peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja. 

“Melalui anggaran (pendidikan) tersebut, Kemenkeu juga berkomitmen untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi,” kata Isa.

Isa menjelaskan anggaran pendidikan antara lain disalurkan lewat Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam bentuk bantuan sosial (bansos) pendidikan untuk sekolah dan peserta didik sekolah, serta sejumlah program beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Program ini juga berlaku untuk siswa dari wilayah 3T, pekerja migran, dan disabilitas. Oleh karena itu, setiap tingkatan pendidikan memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mencapai tujuan pemerintah.

Pemerintah juga menaikkan anggaran beasiswa dan bansos untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2023. Kenaikan tersebut lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa 2013 atau sepuluh tahun yang lalu.

Salah satu tujuan dari kenaikan anggaran tersebut, menurut Isa, adalah untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, sehingga lebih banyak orang dapat mendapatkan akses ke pendidikan.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu tidak ada orang yang tertinggal atau tidak memiliki hak pendidikan.

Tantangan Industri 4.0

Era revolusi Industri 4.0 menimbulkan adanya perbedaan antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang menjadi tantangan tersendiri.

Oleh karena itu, Isa mengatakan pemerintah juga memberikan perhatian dan dukungan dalam pengembangan pendidikan di tingkatan perguruan tinggi, yang menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Perguruan tinggi juga memimliki peran sentral dalam pengembangan SDM dan menjadi pusat pengembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Untuk menjalankan peran tersebut, maka perguruan tinggi harus berkolaborasi, baik sesama perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, serta khususnya berkolaborasi dengan industri. Sebagai modal dasarnya adalah dosen yang berkualitas internasional. 

Oleh karena itu, perlu adanya jembatan antara kampus, dunia kerja, dan industri, salah satunya melalui Kampus Merdeka. Program ini menyediakan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri.

Revolusi industri 4.0 juga menuntut adanya perubahan cara kerja sejalan dengan pengembangan teknologi. Menurut proyeksi McKinsey, dalam sepuluh tahun ke depan, lapangan pekerjaan akan hilang dan diganti otomatis oleh teknologi.

Teknologi yang terus berkembang juga akan menciptakan peluang baru untuk lapangan pekerjaan. Untuk menciptakan lulusan sarjana yang lebih fleksibel dan fleksibel, sesuai dengan semangat Kampus Merdeka

"Berbagai program yang telah dipersiapkan secara matang baik sasaran maupun pendanaannya, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai,” pungkas Isa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Foto

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper