Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) merekomendasikan tiga prioritas kebijakan bagi negara-negara untuk dapat mengejar pertumbuhan ekonomi yang efektif di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikan bahwa prioritas kebijakan pertama yang perlu dilakukan yaitu memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan.
Menurutnya, memerangi laju inflasi yang tinggi merupakan prioritas pertama saat ini. Laju inflasi di sebagian negara berhasil turun karena tindakan tegas bank sentral dan kebijakan fiskal yang tepat.
Namun demikian, Kristalina mengatakan kemungkinan inflasi akan tetap berada di atas target untuk beberapa negara hingga 2025.
Laju inflasi yang tinggi ini telah menurunkan kepercayaan konsumen dan investor dan menggerus fondasi pertumbuhan. Selain itu, dampak inflasi terbesar dialami oleh masyarakat rentan.
“Untuk mengatasi inflasi, suku bunga perlu dipertahankan lebih tinggi lebih lama,” katanya dalam pidato pembukaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Marrakesh, dikutip Jumat (6/10/2023).
Baca Juga
Prioritas kebijakan kedua, yaitu meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui reformasi transformasional dan membangun lembaga-lembaga negara yang kuat.
Kristalina mengatakan, negara-negara saat ini juga menghadapi risiko yang signifikan dari sisi fiskal. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mengembangkan kembali ruang gerak anggaran dalam rangka menghadapi guncangan dan melakukan investasi penting di masa mendatang.
“Pertaruhannya tinggi, karena guncangan dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan peningkatan lebih lanjut terhadap beban utang di banyak negara, termasuk di Afrika. Dengan sedikit atau bahkan tidak ada ruang fiskal yang tersisa dan biaya pembayaran utang, banyak pemerintah menghadapi keputusan yang sulit,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya banyak juga perlu menghasilkan pendapatan domestik yang lebih tinggi. Dalam hal ini, IMF telah mendukung 150 negara anggotanya membantu meningkatkan desain dan administrasi pajak serta memperkuat institusi terkait pajak dan mengembangkan pasar modal lokal.
Ketiga, yaitu menyediakan infrastruktur yang baik, meningkatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan menghormati penegakan hukum.
Peningkatan infrastruktur tersebut mencakup konektivitas digital channel perdagangan yang maju, dan lembaga-lembaga berkembang. Selain itu, penciptaan lapangan kerja bagi populasi yang tumbuh dengan cepat menurutnya juga menjadi hal yang paling mendesak.
