Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua DPR AS McCarthy Dipecat, Bagaimana Nasib Pendanaan AS untuk Ukraina?

Upaya Presiden AS Joe Biden mendapatkan persetujuan pendanaan lanjutan untuk Ukraina semakin sulit setelah Ketua DPR AS Kevin McCarthy dipecat.
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy./ Bloomberg.
Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy./ Bloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tengah berupaya menggalang dukungan bagi paket bantuan dana lanjutan untuk Ukraina. Upaya ini menghadapi skeptisisme dari Partai Republik di Kongres.

Melansir Aljazeera, Kamis (5/10/2023), upaya Joe Biden menjadi semakin berat setelah Ketua DPR Kevin McCarthy dipecat dari posisinya usai anggota Partai Republik garis keras mendorong pemungutan suara pada hari Selasa (3/10/2023).

Pemecatan McCarthy menjadi batu sandungan bagi bantuan AS ke Ukraina. Selama ini, Biden menekan para anggota Kongres untuk mendapatkan kesepakatan pendanaan Ukraina, yang terpisah dari ketentuan pendanaan sementara untuk mencegah penutupan pemerintah atau shutdown. Selama ini juga, ia selalu mengandalkan dukungan dari McCarthy agar kesepakatan tersebut dicapai.

Sebelum pemecatannya, McCarthy telah menyuarakan keprihatinan para anggota DPR mengenai akuntabilitas dana yang dikirim ke Kyiv. Beberapa calon penggantinya sangat mendukung kelanjutan pendanaan dan yang lainnya sangat menentang.

Siapa pun yang menggantikannya dapat mempengaruhi aliran bantuan AS ke Ukraina dan berpotensi mempengaruhi arah perang yang dimulai dengan invasi penuh Rusia pada bulan Februari 2022.

Presiden Joe Biden mengatakan bahwa ia merencanakan sebuah pidato besar mengenai perlunya bantuan tambahan untuk Ukraina. Biden juga mengatakan bahwa dirinya khawatir kekacauan di DPR AS mengancam pendanaan lebih lanjut.

"Namun saya tahu ada mayoritas anggota DPR dan Senat serta kedua partai yang telah mengatakan bahwa mereka mendukung pendanaan untuk Ukraina,” ungkap Biden terkait dampak pemecatan mantan Ketua DPR Kevin McCarthy terhadap rencana pendanaan, seperti dilansir Bloomberg, Kamis (5/10/2023>

Biden mengatakan ia yakin ada cara lain yang mungkin bisa digunakan untuk mendapatkan dana, namun ia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.

"Saya pikir sudah jelas bagi sebagian besar komunitas kebijakan luar negeri dan baik kiri maupun kanan bahwa ini merupakan latihan yang berharga bagi AS untuk meningkatkan dukungan yang kita miliki di seluruh dunia," tambahnya.

Sebelumnya, Biden mengatakan kepada Kongres pada tanggal 1 Oktober bahwa sebagian besar dari kedua partai di Senat dan Kongres mendukung Ukraina dalam melawan agresi brutal Rusia.

Namun, meskipun para senator dari kedua partai telah menunjukkan persatuan dalam masalah ini, dengan puluhan senator menghadiri pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy selama kunjungannya ke Washington pada bulan September, suara di DPR lebih terpecah. Partai Republik mengontrol DPR dengan mayoritas tipis 221 suara berbanding 212.

Bantuan AS ke Ukraina

AS sejauh ini telah menjadi pendukung utama Ukraina dan telah menyalurkan lebih dari dari $113 miliar dalam bentuk bantuan militer, kemanusiaan, dan ekonomi.

Pengeluaran militer, yang menyumbang lebih dari setengah dari bantuan AS, membayar pesawat tak berawak, tank, dan rudal yang sangat penting untuk serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung.

Bantuan kemanusiaan AS ke Ukraina menyediakan pasokan medis dan kebutuhan dasar seperti makanan dan air minum yang aman bagi penduduk yang mengungsi.

Para penentang bantuan dari Partai Republik berpendapat bahwa uang tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan dalam negeri, seperti keamanan perbatasan, hukum dan ketertiban, dan bantuan untuk bencana alam terkait iklim yang melanda negara itu dengan frekuensi yang semakin meningkat.

Bantuan untuk Ukraina merupakan sebagian kecil dari permintaan anggaran pertahanan sebesar US$773 miliar untuk tahun 2023. Jumlah itu jauh lebih besar daripada anggaran keamanan perbatasan tahun ini sebesar US$25 miliar. Keamanan perbatasan menjadi masalah utama bagi kaum konservatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper