Blak-blakan Sri Mulyani: Pajak dan Cukai Memang Alat Politik

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada para wisudawan/wisudawati PKN STAN untuk memahami isu politik, karena pajak dan bea cukai merupakan instrumen politik.  

Sri Mulyani berharap seluruh wisudawan STAN memahami politik, dengan artian bagaimana setiap kegiatan punya konsekuensi kepada masyarakat luas. 

“Kalian harus paham politik pada level mikro hingga global, karena keuangan negara adalah instrumen politik. Jangan punya ilusi bahwa keuangan negara itu adalah pure masalah akuntansi membuat neraca dan ini masalah teknokrasi. Itu betul tapi tidak sepenuhnya benar,” ujarnya dalam Wisuda PKN STAN 2023, Kamis (5/10/2023). 

Lebih lanjut, di depan 253 wisudawan tersebut Sri Mulyani menekankan bahwa keuangan negara merupakan instrumen negara, maka menjadi objek politik. Mulai dari pembahasan utang hingga penerimaan negara. 

“Jadi jangan kaget-kaget kalau masalah dan isu keuangan negara akan selalu menjadi isu politik,” tuturnya. 

Dirinya melanjutkan, bahwa kerap muncul pertanyaan hingga sindiran seperti tukang utang, tukang pajak, hingga tukang riba kepada lulusan PKN STAN yang akan mengelola ‘alat negara’ tersebut. 

Dalam acara tersebut juga tercatat 3 wisudawan terbaik yang berasal dari pajak dan bea cukai. 

 “Dua makhluk yang paling dibenci dan dirindukan oleh orang Indonesia. Itu [pajak dan cukai] adalah objek keuangan negara dan sekaligus akan menjadi objek politik. Jangan bilang kalau pas lagi dikritik terus kalian nutupin identitas diri. Kalau pas lagi enak kemudian ikut,” tambahnya. 

Untuk itu, Sri Mulyani memandang penting bagi calon penerusnya untuk melihat dan memahami dunia dengan perubahan yang cepat, termasuk dari sisi politik dan geopolitiknya.  

Dirinya juga menekankan bahwa hal yang mereka lakukan merupakan kebaikan untuk masyarakat Indonesia.  

“Pahami dan jadilah orang yang mampu menjelaskan. Kalau kalian tidak yakin Anda melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia untuk bangsa Indonesia melalui keuangan negara, jangan bekerja di Kementerian Keuangan,” tegasnya sambil tersenyum. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel