Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, angkat suara perihal kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Geopark Danau Toba.
Sandiaga menyebut, kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada Danau Toba menjadi alarm bagi Indonesia untuk semakin bersinergi antar seluruh lapisan masyarakat.
“Berkaitan dengan status ‘kartu kuning’, menurut kami semacam bell atau alarm buat kita untuk lebih melakukan sinergi,” kata Sandi dalam konferensi pers mingguan, Senin (2/10/2023).
Meski demikian, UNESCO sendiri belum secara resmi memberikan rekomendasinya ke Indonesia sehingga pemerintah masih menunggu untuk kemudian ditindaklanjuti.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama Komisi X pagi tadi, salah satu alasan yang menyebabkan Danau Toba mendapatkan kartu kuning lantaran manajemen dalam hal ini Badan Pengelola kurang representatif sehingga perlu dilakukan perubahan manajemen.
Melihat fakta tersebut, Sandi menyebut akan lebih banyak integrasi antara kegiatan-kegiatan di Badan Otorita dan juga ke Badan Pengelola. Tidak hanya berhenti di situ, integrasi ini juga turut melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan stakeholders terkait lainnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, UNESCO baru-baru ini mengeluarkan yellow card atau kartu kuning kepada Badan Pengelola.
Setidaknya terdapat 7 rekomendasi yang secara ‘tak resmi’ disampaikan diantaranya kurangnya pemetaan warisan geologi di kawasan Kaldera Toba dan manajemen dalam hal ini Badan Pengelola kurang representatif sehingga perlu dilakukan perubahan manajemen.
Status Kaldera Toba sebagai Global Geopark diperoleh sejak Juli 2020 dalam sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO bersama 15 UNESCO Global Geopark baru lainnya.
UNESCO kala itu meyakini bahwa Kaldera Toba memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat lokal, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.
