Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamenkeu Curhat soal Pensiun Dini PLTU: Jerman Minta Batu Bara saat RI Mau Berhenti

Pemerintah sempat dilema saat akan menerapkan kebijakan pensiun dini PLTU dari batu bara. Pasalnya, Jerman justru ingin impor 'emas hitam' itu dari RI.
pltu sumsel 8, ptba, pltu
pltu sumsel 8, ptba, pltu

Bisnis.com, BENGKULU – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menceritakan bahwa pemerintah sempat dilema saat akan menerapkan kebijakan pensiun dini pembangkit listri tenaga uap (PLTU) dari batu bara. Pasalnya, Jerman justru meminta 'emas hitam' tersebut. 

Dalam proses melakukan transisi energi, Indonesia memang akan menjalankan amanat internasional dalam menurunkan emisi karbon dioksida. Namun, Jerman sempat meminta gas dari Indonesia kala itu. 

“Kemarin ketika Perang Rusia Ukraina meledak, gas ke Jerman kena stop. Jerman berpikir kita [Indonesia] hidup kan lagi pembangkit listrik batu bara, Jerman menghubungi kita, bisa tidak beli batu bara dari Indonesia? lah yang dari sana mau menghidupkan lagi batu bara terus kami disuruh tutup,” tuturnya dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesai (ISEI) XXIII, Jumat (15/9/2023). 

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa komitmen Indonesia sudah jelas dalam melakukan pensiun dini PLTU batu bara. 

“Tetapi komitmen kami kan jelas, akan kita lakukan, tinggal masalah itung-itungan bsinisnya, masuk atau tidak,” tambahnya. 

Dalam acara yang diselenggarakan di Bumi Raflesia tersebut, Suahasil juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah merancang bursa karbon yang rencananya meluncur pada akhir September 2023. 

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga disebut tengah membuat infrastruktur dan pasarnya. 

Untuk itu, Suahasil meminta para sarjana ekonomi yang tergabung dalam ISEI tersebut untuk membantu pemerintah dalam memastikan pasar karbon yang kredibel. 

“Sarjana ekonomi perlu memastikan pasar yang kredibel. Jangan lagi terulang CPO. Kita produsennya, bursanya bukan di Indonesia. Karbon produsen di Indonesia, bursanya kita buat di Indonesia, beli ke Indonesia, cari di Indonesia,” tegasnya. 

Adapun, Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi satu-satunya lembaga yang telah mendaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara Bursa Karbon telah menyiapkan skema perdagangan bursa karbon di Indonesia. 

Sementara itu, lembaga lain yang juga menyatakan ketertarikannya untuk menjadi penyelenggara adalah Indonesia Climate Exchange (ICX).

Untuk diketahui, ICX merupakan anak usaha Grup Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). ICDX menjadi salah satu penyelenggara bursa berjangka atau komoditas di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo telah mengingatkan para sarjana ekonomi untuk meningkatkan peran ISEI pemikiran dan perumusan bagi Pemerintah (Pusat dan Daerah), dunia usaha, dan akademik.

Hal tersebut termasuk menjawab tantangan dari sisi inklusi dan ekonomi hijau yang perlu direspons dengan baik. 

“ISEI akan makin mendorong inklusi dan ekonomi hijau, baik dalam peningkatan daya saing, juga untuk menurunkan karbon, sehingga kita semakin ramah lingkungan,” katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper