Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Bangladesh Desak Asean Selesaikan Konflik Myanmar

Presiden Bangladesh mendesak Asean untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan Rohingya di Myanmar.
Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin saat berpidato di KTT Asia Timur ke-18 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023). /MEDIA CENTER KTT ASEAN/Aditya Pradana Putra.
Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin saat berpidato di KTT Asia Timur ke-18 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023). /MEDIA CENTER KTT ASEAN/Aditya Pradana Putra.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin mendesak negara-negara Asean untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan Rohingya di Myanmar

Shahabuddin merasa konflik tersebut yang telah berlangsung selama 7 tahun tersebut telah berdampak terhadap perbatasan Myanmar-Bangladesh.

“Bahkan di tahun ketujuh dari krisis ini, tidak ada solusi yang dapat dilakukan di mana Bangladesh terdesak hingga ke batasnya,” ujarnya saat saat berpidato di KTT Asia Timur ke-18 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9/2023). 

Bangladesh yang hadir sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) mengungkapkan bahwa negaranya telah menerima 1,2 juta orang yang mengungsi secara paksa dari Myanmar atas dasar kemanusiaan dan alasan-alasan lainnya.

Shahabuddin menegaskan bahwa penyelesaian konflik tersebut merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk menemukan solusi yang tahan lama untuk krisis ini di tempat asalnya di Myanmar. 

Dirinya menyayangkan adanya penundaan pembahasan terkait repatriasi sukarela para pengungsi karena membahayakan seluruh wilayah. 

“Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk bertindak dengan lembut dalam masalah yang sangat mendesak ini,” katanya. 

Dalam sela-sela KTT ke-43 Asean di JCC, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan sangat prihatin dengan memburuknya situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di Myanmar. 

Guterres menyatakan mendukung 5 Poin Concensuss (5PC) untuk menemukan solusi politik di Myanmar. 

"Kami prihatin atas kondisi yang memburuk di Myanmar, termasuk Negara Bagian Rakhine dan penderitaan sejumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menyatakan seruannya untuk mendesak junta militer Myanmar untuk membuka kembali pintu pemerintahan yang demokratis. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper