Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menargetkan operasi komersial atau onstream proyek LNG Abadi Blok Masela paling telat 1 Januari 2030.
Tenggat itu disampaikan Arifin setelah beberapa kali proyek ladang gas abadi itu mengalami kemunduran dan perubahan rencana pengembangan lapangan atau plan of development (PoD).
“2030 tanggal 1 [Januari] sudah harus on stream,” kata Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Arifin mengatakan tenggat itu menjadi penting bagi pemerintah untuk mengejar target long term plan atau LTP 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd).
Selain itu, dia mengatakan, tenggat itu juga untuk memastikan realisasi investasi dari rencana pengembangan proyek strategis nasional (PSN) senilai US$19,8 miliar dapat terjadi dalam waktu dekat.
“Kalau makin lama ngga dapat duit dong, ditanam dulu, dari 15 tahun kemarin kan janjinya 2027. Tiba-tiba Shell cabut, habis itu Covid-19, ada sedikit kita consider sampai 2030 tanggal 1 Januari,” ujarnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, proyek pengembangan Blok Masela bakal menggunakan sistem kombinasi darat dan laut untuk memastikan nilai investasi dari rencana pengembangan lapangan yang ada sebelumnya tidak jauh bergeser.
Lewat sistem kombinasi itu, pengeboran dasar laut bakal dilakukan di kedalaman 600 meter, serta kedalaman sumur 4.000 meter, gas yang didapat akan diolah dalam bangunan apung bernama floating production, storage and offloading (FPSO) untuk dimurnikan dari kandungan zat lain.
Setelah dimurnikan di FPSO, gas bakal disalurkan menuju kilang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang ada di darat melalui pipa bernama Gass Export Pipeline (GEP) yang berjarak 175 kilometer serta melalui palung-palung laut.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menuturkan, kemungkinan untuk mengajak mitra anyar pada proyek ladang gas Abadi itu didorong karena tingkat kesulitan serta kerumitan teknis pengangkutan gas dari lapangan lepas pantai, Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut.
“Tentu tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain untuk masuk yang tentu akan melengkapi kompetensi dari blok ini dalam eksekusinya, ini memang cukup dari sisi teknis kan complicated, ya sehingga kita harus pastikan semua berjalan baik,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Selepas divestasi hak partisipasi Shell di Blok Masela rampung bulan lalu, komposisi kepemilikan saham pada proyek strategis nasional itu beralih pada Pertamina dengan 20 persen hak partisipasi, 15 persen dipegang Petroliam Nasional Berhad atau Petronas. Saham mayoritas 65 persen dipegang Inpex sekaligus bertindak sebagai operator.
