Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo memanfaatkan sisa kekuasaanya dengan memperbesar anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hasrat untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser hanya menyisakan waktu 12 bulan.
Belanja anggaran Jokowi di akhir kepemimpinananya menjadi salah satu isu yang dikemas secara analitik dan mendalam di BisnisIndonesia.id. Berikutnya juga dirangkum beberapa isu ekonomi bisnis pilihan lainnya dalam Top 5 News BisnisIndonesia.id Kamis (17/8/2023).
1. Anggaran Terakhir Jokowi untuk IKN
Presiden Joko Widodo memanfaatkan sisa kekuasaanya dengan memperbesar anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hasrat untuk memindahkan ibu kota ke Penajam Paser hanya menyisakan waktu 12 bulan.
Langkah terakhir Jokowi ditandai dengan membesarnya anggaran untuk proyek strategis nasional itu. Terlebih, Presiden dua periode itu telah membidik bulan-bulan akhir masa jabatan sebagai waktu untuk memindahkan sejumlah ASN, TNI dan Polri ke Nusantara.
Dalam paparan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2023, Kementerian Keuangan menganggarkan kocek hingga Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN sejak pertama kali dimulai pada 2022 itu.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 35,76 triliun di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan bahwa sedikitnya Rp66,56 triliun telah dianggarkan negara untuk pembangunan IKN sejak dalam tiga tahun pertama. Perinciannya, Rp5,24 triliun pada 2022, Rp26,67 triliun pada 2024 dan sisanya Rp35,37 triliun untuk tahun depan.
Bila anggaran tahun depan menggunakan hitungan Kementerian Keuangan, maka proyek besutan Jokowi itu telah mencapai Rp72,51 triliun.
2. Perkara Food Estate dan Kedipan Mata Prabowo
rogram food estate menjadi celah PDIP menyentil Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari koalisi yang dipimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto, karena dinilai gagal. Namun, program yang sejatinya dicanangkan Presiden Joko Widodo ini masih bakal diteruskan pada tahun terakhir Jokowi.
Prabowo menjadi sasaran karena ditunjuk Jokowi sebagai penanggung jawab program lumbung pangan nasional tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani buka suara terkait dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuding proyek lumbung pangan (food estate) sudah gagal dan diduga disalahgunakan.
Puan mengaku bahwa dalam waktu dekat DPR akan mendalami persoalan terkait dengan proyek tersebut, yakni bagaimana implementasi di lapangan untuk dibahas secara detil oleh Komisi IV bersama dengan pemerintah.
“Karena tentu, DPR itu hanya untuk pengawasan yang melaksanakan adalah pemerintah. Dan tentu saja biar komisi IV yang nanti melakukan pendalaman,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara, Rabu (16/8/2023).
Tak hanya food estate, Puan menambahkan DPR selaku lembaga legislatif hanya menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan akan mendalami kepada pemerintah terkait proyek-proyek yang saat ini sedang dilaksanakan hingga 2024.
3. Bangunnya Para Raksasa Teknologi dari Tidur
Sektor teknologi asal China berlomba-lomba menggali ceruk profit seiring dengan ekonomi domestik yang suram. Pelan-pelan para raksasa ini mulai membalikkan keadaan, meski pertumbuhan belum bertenaga.
E-commerce yang berbasis di Beijing, JD.com membukukan pendapatan di luar ekspektasi Wall Street pada kuartal II/2023 pada Rabu (16/8/2023).Pendapatan tumbuh 7,6 persen menjadi 287,9 miliar yuan (US$39,7 miliar), lebih tinggi dari perkiraan Refinitiv Eikon rata-rata (US$38,2 miliar).
Divisi ritel tercatat berkontribusi paling besar yakni mencapai 88 persen, lalu diikuti dengan JD Logistics.Lambatnya sektor teknologi juga telah memaksa JD.com menutup bisnisnya di Indonesia dan Thailand pada awal tahun ini. Yang terbaru, investor populer Michael Burry memilih menjual 250.000 sahamnya di JD.com Inc. pada Senin.
Sementara itu, capaian Tencent, perusahaan teknologi yang bergerak di bidang gaming asal Shenzhen ini gagal mencapai target. Kendati demikian, kondisi ekonomi China sulit masih mampu mendorong pertumbuhan Tencent, meski lemah.
4. Saat Minyak Sawit RI Terpukul Permintaan China dan Eropa
Penurunan permintaan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia dari sejumlah negara utama memberi pukulan bagi harga komoditas itu. Pemerintah bahkan menurunkan harga referensi sawit hingga akhir bulan nanti.
Pemerintah menetapkan harga referensi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar US$820,35 per ton untuk periode 16-31 Agustus 2023. Jumlah ini turun US$6,13 perton atau 0,74 persen dibandingkan periode 1-15 Agustus 2023 sebesar US$826,48 per ton.
Dari kenaikan ini, pemerintah mengenakan bea keluar (BK) CPO sebesar US$33 per ton dan pungutan ekspor (PE) sebesar US$85 per ton untuk periode 16-31 Agustus 2023. Nilai BK dan PE CPO tersebut masih sama dengan periode 1-15 Agustus 2023.
"Saat ini harga referensi CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesar US$680 per ton," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Budi Santoso dalam keterangan resmi, Rabu (16/8/2023).
Penurunan harga referensi menjadi imbas dari sejumlah faktor. Salah satunya yakni penurunan permintaan dari negara importir CPO utama di Eropa dan China.
5. Kala Konsorsium Pengembang Kakap Pelopor Realisasi Investasi IKN
Realisasi komitmen investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur tengah ditunggu-tunggu. Pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur dasar dan bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap agar pada 17 Agustus 2024 peringatan HUT ke-79 RI dapat diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan yang berada di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan, Jokowi menekankan agar pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi sebuah kota modern yang hidup.
Pada 2024, pemerintah akan memindahkan 16.990 orang ke IKN yang berasal dari ASN, TNI, dan Polri. Adapun rinciannya, sebanyak 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga, sebanyak 5.716 berasal dari personel TNI dan Polri, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya sebanyak 193, PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar beserta penunjang kehidupan di IKN terus dikebut. Pemerintah sendiri menjanjikan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, fasilitas komersial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
