Masuk Tahun Politik, Ekonom Minta Pemerintah Perhatikan Isu-Isu Krusial Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom menilai pemerintah perlu memperhatikan sejumlah isu besar di tahun politik, terutama isu terkait perekonomian.

Ekonom sekaligus Executive Director Celios Bhima Yudhistira menjelaskan, salah satu isu yang dapat menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai stabilitas harga pangan. Bhima menilai bahwa situasi kali ini berbeda pada 2015 dan 2019.

“Jadi sebelum pandemi, inflasi terutama pangan, inflasi umumnya 3 persen atau di bawah 3 persen. Nah kini ada anomali tertuama menghadapi El Nino. Jadi isu soal stabilitas harga, itu menjadi isu penting," jelas Bhima kepada Bisnis, Rabu (9/8/2023). 

Selain itu, isu yang tak kalah besar terkait dengan inflasi, biaya hidup, biaya kebutuhan pokok dan soal suku bunga. Menurutnya, hal ini akan diangkat oleh calon-calon presiden nantinya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh kuartal berturut-turut, mencatatkan nilai yang positif. Terakhir, pada kuartal II/2023 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen secara year-on-year (yoy).

“Angka tersebut diperoleh dikarenakan masih ada sumbangan dari sumber daya alam, yakni ekspor komoditas dan olahan primer,” jelasnya.

Bhima melanjutkan, pada 2024 hal ini akan menjadi teka-teki dan mungkin swing komoditas akan mengarah ke bawah. Hal ini terjadi karena ada permintaan dari negara-negara utama yang melambat, baik dalam energi maupun soal perkebunan. 

Bhima juga menyoroti pada 2015, di mana harga komoditas jatuh hingga munculnya kampung pengangguran eks tambang batu bara di kalimantan Timur. Hal ini perlu diantisipasi ketika harga komoditas mulai menurun bertepatan dengan pemilu. Efeknya bisa pada stabilitas politik terutama di daerah-daerah penghasil komoditas.

Kemudian, Bhima berpendapat bahwa saat Pemilu, sejumlah kebijakan cenderung bersifat populis, contohnya seperti subsidi dan bansos yang naik, dan pendapatan dari sisi komoditas dan PNBP meurun. Hal ini akan mengakibatkan tekanan fiskal atau APBN.

Isu lain yang saat ini sering disorot adaah infrastruktur. Infrastruktur dinilai menjadi penting, terutama dalam menjaga harga barang lebih stabil dan koneksi antar wilayah dan idustri manufaktur yang berjalan.

Namun, Bhima menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga perlu membenahi infrastruktur agar lebih tepat sasaran dan lebih fokus. 

“Megaproyek dapat ditunda dahulu, dan lebih berfokus pada jalan-jalan desa irigasi terutama di daerah-daerah yang rentan kekeringan karena El Nino misalnya, bendungannya, kemudian jalan dari produsen ke pasar,” jelas Bhima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel