Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa 63 persen wilayah Indonesia saat ini telah memasuki musim kemarau. Seiring dengan hal tersebut, puncak fenomena El Nino juga diprediksi akan berlangsung pada Oktober 2023.
Secara lebih rinci, wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau antara lain Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua Selatan.
Seiring dengan hal tersebut, Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan, sejumlah wilayah yang diprediksi akan terdampak kekeringan signifikan karena fenomena El Nino yakni pulau Sumatra pertengahan hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Banten dan Jawa Barat.
"Untuk 2023 hingga 2024 itu daerah yang perlu diwaspadai dari bulan Agustus hingga Oktober sebagian besar wilayah Indonesia yakni bagian selatan khatulistiwa atau wilayah monsunal yang prediksinya akan mengalami hujan yang kecil," kata Ardhasena dalam agenda Focus Group Discussion, di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Meskipun sepanjang Agustus hingga Oktober sejumlah wilayah mengalami curah hujan yang rendah. Untuk daerah yang memiliki topografi tinggi diprediksi tetap mengalami curah hujan yang terjaga.
Namun demikian, El Nino dilaporkan tidak hanya membawa dampak negatif saja. Di antara keuntungan yang terjadi selama fenomena El Nino melanda yakni meningkatnya panen garam khususnya untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga
Di samping itu, El Nino juga membawa dampak positif bagi para nelayan karena akan berimbas pada hasil tangkapan ikan yang meningkat.
"Saat El Nino, laut itu mendingin dan terjadi aqualink sehingga potensi penangkapan ikan itu akan meningkat asal dikelola dengan manajemen cold storage yang baik" ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah langkah struktural yang dilakukan guna menekan dampak kekeringan yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko menjelaskan bahwa saat ini sejumlah daerah di Indonesia saat ini telah memasuki kondisi kekeringan.
Seiring dengan hal itu, pihaknya telah menyiapkan 9 upaya struktural dan 4 upaya non-struktural sebagai antisipasi dampak bencana kekeringan pada 2023.
"Jadi, kami dari PUPR dalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air [SDA] dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah bahu membahu meminimalisir bencana kekeringan," jelasnya dalam agenda Focus Group Discussion, Senin (7/8/2023).
Secara lebih terperinci, sejumlah upaya struktural yang tengah dilakukan di antaranya, pembangunan sebanyak 13 bendungan lanjutan pada 2023.
Adapun, pembangunan 13 bendungan tersebut yaitu Cipanas, Karian, Sepaku Semoi, Keureuto, Rukoh, Jlantah, Tiu Suntuk, Lausimeme, Sidan, Leuwikeris, Temef, Pamukkulu dan Ameroro.
Di samping itu, PUPR juga melaporkan bahwa pihaknya akan melakukan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, pembangunan 37 sumur bor baru di 19 provinsi serta melakukan rehabilitasi pada 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi.
Masih menjadi bagian upaya struktural menekan bencana kekeringan, PUPR mencatat pihaknya juga telah melakukan rehabilitasi sebesar 412.541,51 hektare (ha) jaringan irigasi.
Lebih lanjut, Jarot menjelaskan, Ditjen SDA juga telah melaksanakan operasi dan pemeliharaan 1.338 embung, 317 situ, 923 sungai, dan 3,01 juta ha daerah irigrasi.
"Ditjen SDA juga telah melakukan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 1.241 titik dengan rincian 143 titik sumur air tanah, 517 titik air baku, dan 581 titik irigasi air tanah," pungkasnya.
Di samping itu, Ditjen SDA juga telah menjalankan empat upaya non-struktural guna menekan dampak bencana kekeringan. Pertama, melakukan pengelolaan air dan pemberdayaan petani.
Kedua, melakukan pengelolaan air dari waduk. Ketiga, pengelolaan air dari selain waduk. Adapun, langkah keempat, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan kerjasama multi pihak.
