Bisnis.com, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan di dalam negeri tetap terjaga, khususnya pada semester I/2023, di tengah dinamika perekonomian Indonesia dan pasar keuangan global. Berikut poin-poin penting yang sampaikan KSSK soal kondisi ekonomi RI terkini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ketidakpastian global saat ini masih tetap tinggi, meski pertumbuhan ekonomi global diperkirakan lebih baik pada tingkat 3 persen oleh Dana Moneter Internasional (IMF), dari proyeksi sebelumnya 2,8 persen.
Pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya, sedangkan risiko dari konsumsi dan investasi terutama sektor properti yang tertahan di China dinilai perlu diwaspadai.
Tekanan inflasi di negara maju pun kata Sri Mulyani masih relatif tinggi, yang dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk the Fed.
“Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global,” katanya dalam konferensi pers KSSK, Selasa (2/8/2023).
Baca Juga
1. Ekonomi RI Tetap Kuat
Sementara itu, di dalam negeri, Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian diperkirakan tetap kuat, terutama pada kuartal kedua 2023 ini, yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.
Konsumsi rumah tangga yang meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Laju inflasi di dalam negeri, imbuhnya, telah kembali ke sasaran lebih cepat dari perkiraan, sehingga diperkirakan akan tetap terkendali pada kisaran 2-4 persen pada sisa tahun 2023.
Nilai tukar rupiah juga terkendali pada kuartal II/2023 sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Per 28 Juli 2023, rupiah secara year to date tercatat menguat 3,13 persen, masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, misanya Filipina, India, dan Thailand.
Dari sisi keuangan negara, kinerja APBN hingga semester I/2023 mencatatkan surplus Rp152,3 triliun atau setara dengan 0,71 persen PDB, dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.409,7 triliun atau 57 persen dari target APBN, sehingga mendorong rendahnya pembiayaan anggaran yang mencapai Rp135,1 triliun atau baru 22,6 persen dari target APBN 2023.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2023 dan keseluruhan tahun 2023 akan terjaga pada kisaran 5,0 hingga 5,3 persen.
Sri Mulyani menambahkan, di tengah tren perlambatan ekonomi global, pemerintah akan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk memperkuat fundamental ekonomi dan mendukung, serta mendorong transformasi perekonomian.
“Pemerintah akan melanjutkan dan menyelesaikan berbagai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan seperti belanja infrastruktur, pemilu, dan belanja bansos. Penyaluran subsidi energi juga akan tetap dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani.
2. Upaya Perkuat Stabilitas Rupiah
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terus diperkuat.
Perry menuturkan kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas, sedangkan kebijakan lainnya, yaitu makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.
Sebagaimana diketahui, BI pada RDG Juli 2023 kembali mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Keputusan ini kata Perry konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2-4 persen pada sisa 2023.
Selanjutnya, kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Penguatan kebijakan ini melalui strategi triple intervention, twist operation, dan pengoptimalan term deposit (TD) valas devisa hasil ekspor (DHE).
“BI juga mengeluarkan ketentuan terkait penetapan dan penyediaan instrumen penempatan DHE SDA serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap DHE SDA sebagai tindak lanjut implementasi PP DHE SDA,” jelasnya.
3. Ketahanan Sektor Jasa Keuangan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan hingga kuartal II/2023 tetap terjaga dengan kinerja intermediasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang solid didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai.
“Sektor perbankan tetap resilien ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai di tengah tantangan perekonomian dan pasar keuangan global serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor,” katanya.
Pada Juni 2023, kredit perbankan tercatat tumbuh 7,76 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 9,6 persen.
Sejalan dengan pengetatan likuiditas di global, Mahendra mengatakan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,79 persen secara tahunan dengan deposito sebagai pendorong utama pertumbuhan.
Kondisi tersebut menyebabkan likuiditas perbankan sedikit turun meski masih jauh di atas threshold, tercermin dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 119,04 persen dan 26,73 persen, dengan threshold 50 persen dan 10 persen.
Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio (CAR) tetap solid dan berada pada level 25,41 persen. Risiko kredit juga membaik dengan non-performing loan (NPL) gross turun ke level 2,44 persen dan NPL net 0,77 persen.
Pada sektor IKND, Mahendra mengatakan bahwa akumulasi pendapatan premi sektor asuransi hingga Juni 2023 mencapai Rp150,09 triliun.
Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa turun 9,81 persen secara tahunan dengan nilai sebesar Rp86,03 triliun. Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum tumbuh positif 7,57 persen menjadi Rp50,79 triliun.
Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) tercatat sebesar 2,67 persen. Permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital (RBC) di atas threshold, masing-masing sebesar 467,85 persen dan 314,08 persen.
Sementara itu, di pasar saham, IHSG per 28 Juli 2023 tercatat menguat 0,72 persen year-to-date/ytd dengan inflow dari investor asing Rp20,40 triliun, serta tercatat jumlah investor per 27 Juli 2023 yang tumbuh sebesar 10,55 persen ytd mencapai 11,40 juta investor.
4. Kinerja Simpanan Nasabah
Dari sisi penjaminan simpanan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS pada Juni 2023 sebanyak 99,94 persen dari total rekening atau setara 520.526.539 rekening.
LPS juga mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) perbankan untuk periode 1 Juni 2023 hingga 30 September 2023 di level 4,25 persen untuk simpanan dalam rupiah dan 2,25 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum, serta 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR.
“Ke depan, LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan TBP tetap sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan pemulihan ekonomi,” katanya.
Dia menambahkan, dari sisi penjaminan dan resolusi, kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, KSSK berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik.
