_1687855282.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat pada APBN hingga Juni 2023 atau semester I/2023 telah mencapai Rp891,6 triliun.
Sri Mulyani mengungkapkan belanja tersebut terdiri dari belanja oleh kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp417,2 triliun, utamanya untuk Pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan beragam infrastruktur.
“Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembagunan IKn,dan pembagnunan infrastruktur prioritas,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (24/7/2023).
Bendahara Negara tersebut menyampaikan bahwa belanja tersebut baru 41,7 persen dari target APBN 2023. Di sisi lain, belanja melalui non K/L terealisasi sebesar Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari target.
Belanja non K/L umumnya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), Kartu Prakerja, hingga subsidi pupuk bagi para petani.
“Dari Rp891 triliun, yang dibelanjakan pemerintah, 55,2 persen atau Rp492 triliun itu adalah belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat. Artinya APBN sangat diandalkan bagi kelompok rentan dan miskin,” tambah Sri Mulyani.
Baca Juga
Sebagai contoh, pemerintah menyalurkan uang dari APBN sebesar Rp42,9 triliun untuk listrik. Subsidi kompensasi BBM mencapai Rp57,7 triliun dalam 6 bulan pertama pada 2023.
Sri Mulyani juga merealisasikan anggaran sebesar Rp2,28 triliun untuk program Kartu Prakerja bagi 529.000 peserta.
Menurutnya, masyarakat rentan pun mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) total senilai Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta penerima manfaat.
Negara juga mengeluarkan Rp23,2 triliun pada semester I/2023 untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Dengan berbagai hal tersebut, masyarakat tetap dijaga oleh APBN dari berbagai guncangan yang terjadi karena ekonomi dunia berubah terus, harga komoditas naik turun,” katanya.
