Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia setelah berhasil melewati tiga krisis, krisis keuangan 1998, 2008, dan pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, dengan Indonesia memiliki populasi yang besar, produktivitas masyarakat di dalam negeri akan menjadi tantangan terbesar, apalagi Indonesia tengah menuju puncak bonus demografi.
“Next challenge kita adalah dari sisi internal, dari dalam kita sendiri Indonesia, dengan populasi yang besar dan geografis yang sangat besar, hal ini bisa jadi positif, bisa juga negatif,” katanya dalam acara Indonesia Data and Economic Conference, Kamis (20/7/2023
Sri Mulyani mengatakan, banyak negara seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan Eropa yang saat ini mengalami shrinking population, yang artinya pertumbuhan penduduk di negara-negara tersebut negatif dan akan berdampak pada penurunan ekonomi kedepannya.
Sebaliknya, sedikit negara seperti Indonesia, India, dan Filipina, saat ini mencatatkan pertumbuhan populasi yang tinggi. Negara dengan populasi penduduk usia muda yang besar di satu sisi memiliki keuntungan, di mana biaya terkait kesehatan cenderung lebih rendah dan potensi peningkatan produktivitas.
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa kondisi ini juga memiliki konsekuensi, salah satunya terhadap ekonomi, terutama jika pertumbuhan populasi penduduk tidak disertai dengan peningkatan produktivitas.
Baca Juga
“Bagaimana membuat produktivitas tinggi? Makanya pemerintah investasi di bidang pendidikan, sekarang di keuangan negara instrumennya 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan,” jelasnya.
Di samping pendidikan, pemerintah juga berupaya mendorong produktivitas melalui pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar.
Tercatat, pada tahun ini, pemerintah telah merealisasikan belanja pendidikan sebesar Rp238,4 triliun hingga semester pertama 2023. Dari jumlah tersebut, anggaran pendidikan yang telah terealisasi melalui kementerian dan lembaga (K/L), yaitu mencapai Rp68,4 triliun.
Jika dirincikan, anggaran Rp30,6 triliun telah direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Rp29,3 triliun telah direalisasikan melalui Kementerian Agama.
Melalui belanja non-K/L, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun, utamanya untuk Program Kartu Prakerja kepada sekitar 590.000 peserta.
Lebih lanjut, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp152,7 triliun dan melalui pembiayaan sebesar Rp15,0 triliun.
Adapun, belanja untuk infrastruktur hingga semester pertama 2023 tercatat telah terealisasi sebesar Rp117,7 triliun, di mana Rp60,7 triliun melalui K/L, Rp35,0 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp22,0 triliun melalui pembiayaan.
