Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemiskinan di Daerah Tambang Tinggi, Ada Missing Link Pembangunan

Ekonom Core Mohammad Faisal melihat kantong-kantong kemiskinan umumnya terjadi di daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat maupun daerah.
Aktivitas kontrak pertambangan PT Petrosea Tbk. Anak usaha Indika Energy ini memiliki pengalaman 48 tahun di bidang kontraktor pertambangan./petrosea.com
Aktivitas kontrak pertambangan PT Petrosea Tbk. Anak usaha Indika Energy ini memiliki pengalaman 48 tahun di bidang kontraktor pertambangan./petrosea.com

Bisnis.com, JAKARTA – Tanah Papua mencatatkan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia per Maret 2023, sebesar 26,03 persen yang setara dengan 915.150 jiwa. 

Jumlah ini memang jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 4 juta orang. 

Meski demikian, secara persentase penduduk miskin di Jawa Timur hanya 10,35 persen dari total seluruh penduduknya. 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Mohammad Faisal melihat kantong-kantong kemiskinan umumnya terjadi di daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat maupun daerah, utamanya di luar Pulau Jawa. 

Infrastruktur pun selalu menjadi masalah dan berdampak pada akses pelayanan pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. 

Faisal menyebutkan bahwa Sulawesi, Papua, dan Maluku tercatat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, meski memiliki kekayaan alam berupa pertambangan. 

“Mestinya kekayaan alam yang ada, investasi yang masuk ke sana, berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan berujung kepada pengentasan kemiskinan, jadi ada missing link di situ. Ini yang harus diperbaiki,” katanya, dikutip, Kamis (20/7/2023). 

Melansir dari laman resmi PT Freeport Indonesia, pada 2021 tercatat 40 persen tenaga kerja tambang di Timika tersebut merupakan orang asli Papua. 

Sementara di Sulawesi, sebut saja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, yang kerap ricuh akibat isu banyaknya tenaga kerja asing (TKA) dari China. 

Lebih lanjut, Faisal melihat peran pemerintah pusat sangat penting untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengangkat masyarakat yang sebelumnya miskin menjadi sejahtera. 

“Pengentasan kemiskinan bukan hanya bagi-bagi uang, tetapi masalah pemberdayaan yang tentunya dipengaruhi oleh budaya setempat. Tanpa ada sinergi ini, sukar untuk bisa mengentaskan kemiskinan di daerah,” katanya. 

Perlu diingat, kata Faisal, bahwa kebijakan pemerintah seperti dana desa yang sukses di Jawa tidak dijamin akan sukses di Indonesia Timur. Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan lainnya. 

“Saya ambil contoh, di Papua, jangankan dana desa, dana otonomi khusus di papua, ini seringkali tidak ada efeknya terhadap pengentasan kemiskinan, jadi menguap begitu saja,” tutupnya. 

Berikut 5 Provinsi dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi per Maret 2023. 

1.    Papua 26,03 

2.    Papua Barat 20,49 

3.    NTT 19,96 

4.    Maluku 16,42 

5.    Gorontalo 15,15


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper