Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan jika sektor panas bumi atau geothermal tidak mendapatkan alokasi pendanaan dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya menyebut bahwa pengembangan sektor geothermal tidak akan terpengaruh meski tidak mendapat alokasi dari komitmen pendanaan pakta iklim pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Jepang itu.
“Oh, enggak [menghambat pengembangan], itu kan JETP untuk mengakselerasi, karena kan pembiayaan itu bukan hanya dari JETP,” kata Harris di Kementerian ESDM, Kamis (13/7/2023).
Harris menuturkan bahwa selain JETP, masih banyak sumber pembiayaan untuk pengembangan potensi panas bumi di Indonesia.
“Itu [JETP] salah satu saja yang kita harapkan bisa mengakselerasi, tapi dari sumber-sumber pembiayaan yang lain kan juga masih ada,” ucapnya.
Adapun, JETP merupakan kemitraan pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh AS dan Jepang. Kesepakatan itu akan memobilisasi pembiayaan senilai US$20 miliar yang berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah, selama 3-5 tahun mendatang untuk membantu Indonesia dalam melakukan transisi energi.
Baca Juga
Dari komitmen US$20 miliar tersebut, senilai US$10 miliar akan dimobilisasi oleh anggota IPG, termasuk di dalamnya Kanada, Denmark, Uni Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris.
Kemudian, komitmen pendanaan US$10 miliar juga akan dimobilisasi dan difasilitasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan masih menagih janji dari negara maju yang tergabung dalam G7 terkait komitmen JETP untuk transisi energi di Indonesia.
“Ini yang kita harus tagih, justru JETP adalah komitmen yang dijanjikan. Indonesia bekerjasama dengan Energy Transition Mechanism [ETM] kita menagih mereka, ini proyek yang kita siapkan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Buktikan komitmen Anda,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di ICE BSD dikutip, Kamis (13/7/2023).
Febrio mengungkapkan pendanaan JETP ini pada kenyataannya tetap membebankan APBN. Dia menegaskan hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal sehingga pemerintah merasa pendanaan transisi energi tidak adil.
Indonesia, kata Febrio, saat ini sedang bekerja sama dengan ETM sebagai salah satu cara untuk mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT).
"Indonesia bekerja dengan ETM jadi kita enggak terlalu pusing mereka menjanjikan berapa. Kita tawarkan proyeknya buktikan komitmen, jadi kita akan bekerja lewat proyek," ujarnya.
