Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi galeri Nyoman Nuarta yang menjadi perancang Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu (12/7/2023).
Jokowi menyebut kunjungannya ke galeri yang terletak di Kabupaten Bandung Barat tersebut guna memastikan pembangunan Istana Kepresidenan di IKN Nusaantara dapat selesai tepat waktu.
“Saya datang ke pabriknya, Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN utamanya Istana Kepresidenan sesuai dengan waktu [yang ditentukan],” ujarnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/7/2023).
Jokowi menyebut usai menemui secara langsung perancang Istana Negara IKN Nusantara Nyoman Nuarta membuatnya yakin pembangunan Istana Kepresidenan masih berjalan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah.
“Sehingga saya cek ke sini inshaAllah berjalan baik. IKN bisa sesuai waktu yang sudah kita targetkan dan kita bisa melihat langsung lapangannya baik pengelasan-pengelasan kuningan pewarnaan dan lain-lainnya supaya nanti bisa sesuai dengan lapangan,” katanya.
Kepala Negara pun mengamini akan kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat.
“Ya mungkin sebelum Oktober ke sana, Kepala IKN juga ada di sana dan selalu melaporkan ke saya [perkembangannya],” pungkas Jokowi.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp22 triliun untuk pembangunan infrastruktur prioritas pada Januari hingga Mei 2023 seperti proyek jalan tol, bendungan hingga IKN.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan percepatan investasi sektor prioritas telah terealisasi sebesar Rp39 triliun hingga 31 Mei 2023. Realisasi tersebut mencapai 22,12 persen dari total alokasi investasi untuk sektor prioritas pada 2023.
“Investasi #UangKita diharapkan akan memberikan multiplier effect [efek berganda] yang akan mendorong momentum pertumbuhan dan mengoptimalkan kinerja APBN,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan @smindrawati, Rabu (28/6/2023).
Perinciannya adalah investasi untuk klaster infrastruktur sebesar Rp22 triliun. Pemerintah membayar Rp12 triliun untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Hingga Mei 2023, pemerintah menyalurkan pembiayaan investasi untuk 82.361 unit rumah FLPP di 380 kota/kab.
