Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat setoran dividen BUMN ke kas negara mencapai Rp42,4 triliun pada semester I/2023.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa setoran dividen tersebut meningkat sebesar 19,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun lalu.
Kontribusi yang signifikan dari dividen BUMN terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juni 2023 ini terutama berasal dari sektor perbankan.
“Dividen BUMN tahun ini naik lagi menjadi Rp42,4 triliun, sesudah tahun lalu mencapai Rp35,5 triliun, jadi 19,4 persen pertumbuhannya,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (11/7/2023).
Secara total, Kemenkeu mencatat realisasi PNBP pada semester I/2023 mencapai Rp302,1 triliun atau 68,5 persen dari target APBN 2023. Realisasi PNBP tersebut tumbuh 5,5 persen secara tahunan.
Jika dirincikan, PNBP SDA Migas terkumpul sebesar Rp60,1 triliun pada semester I/2023, turun 19,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Baca Juga
Sri Mulyani mengatakan, penurunan tersebut terutama dipicu oleh penurunan harga minyak mentah (ICP) sebesar 27,8 persen dan lifting gas yang turun 0,1 persen, sementara lifting minyak masih naik 0,3 persen.
Di sisi lain, PNBP SDA terkumpul sebesar Rp78,3 triliun, tumbuh tinggi sebesar 94,7 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh tarif iuran produksi/royalti dan harga batu bara yang masih bertahan meski trennya menurun dalam satu bulan terakhir.
“Harga batu bara sampai semester I masih tumbuh 6,2 persen, kontrak batu bara yang panjang membuat penerimaan PNBP tumbuh tipis, namun harga tembaga dan nikel turun sangat dalam, sementara harga emas stabil. Dengan demikian, PNBP nonmigas masih tumbuh cukup tinggi hingga semester I,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP lainnya, yang masing-masing mencapai Rp38,4 triliun dan Rp83,0 triliun, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 19,8 persen dan 5,5 persen secara tahunan.
Pendapatan BLU yang lebih rendah dipicu oleh turunnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan harga CPO yang tidak setinggi tahun lalu.
