Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas penurunan emisi gas rumah kaca di industri pelayaran dalam Sesi ke-80 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC 80) bertempat di London, Inggris.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan yang bertindak sebegai Ketua Pengganti I Delegasi Indonesia, Antoni Arif Priadi mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda utama.
"Penyusunan Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca beserta penentuan elemen upaya tindakan," katanya dalam siaran pers, Senin (10/7/2023).
Dia menambahkan pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi MARPOL, dan amandemen Konvensi Ballast Water Management (BWM).
Selain itu, lanjutnya, isu sampah plastik laut, serta penyusunan pedoman penggunaan biofuel sebagai bahan bakar alternatif serta perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh negara-negara Anggota IMO, wakil-wakil dari badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta para pengamat Intergovernmental Organizations (IGOs) dan Non-Governmental Organizations (NGOs), serta sejumlah asosiasi terkait industri pelayaran dengan status konsultatif.
Baca Juga
Dia menuturkan dalam pertemuan ini disepakati antara lain penetapan Program Kerja MEPC dan Subsidiary Bodies untuk periode 2024-2025; penetapan jadwal MEPC 81 pada 22 – 26 April 2024.
Antoni memaparkan melalui pembahasan dengan dinamika yang sangat intensif, MEPC 80 berhasil menyepakati Revisi Strategi IMO 2023 terkait Penurunan Emisi GHG, yang memuat visi & misi, Level Ambisi dan kumpulan upaya tindakan (basket of measures) disertai dengan alur waktu (timeline) pelaksanaan kajian dampak komprehensif (Comprehensive Impact Assessment) serta tahapan pemilihan elemen basket measures jangka menengah (mid-term).
Dia menjelaskan telah tercapai kesepakatan dengan narasi penguatan upaya efisiensi energi pada kapal; penurunan intensitas karbon dari industri pelayaran pada 2040 ditargetkan diturunkan menjadi sedikitnya 40 persen pada 2030 dibandingkan angka tahun 2008; penggunaan teknologi nol atau rendah gas rumah kaca sedikitnya sebesar 5 persen, diupayakan 10 persen pada 2030; dan penurunan emisi GHG mencapai net zero pada kisaran waktu atau mendekati, pada 2050," papar Capt. Antoni.
Sementara itu, terkait penetapan economic measures, Indonesia menolak pemilihan measures yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara berkembang. Selain itu economic measures juga harus menjamin adanya transfer teknologi dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang dalam rangka transisi energi dan teknologi.
"Oleh karena itu kami sampaikan bahwa Indonesia tekankan pentingnya pemilihan measures yang tepat untuk menghadapi urgensi perubahan iklim," ujarnya.
Selain itu Indonesia juga sampaikan pentingnya pengembangan penggunaan biofuel dalam transisi energi sambil mencari alternatif energi hijau lainnya.
