Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memilih opsi retrofit atau memperbarui teknologi dan suku cadang rangkaian kereta rel listrik (KRL) lama dalam memenuhi kebutuhan peremajaan armada PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.
Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana mengatakan, opsi retrofit yang diambil pemerintah berpotensi mengurangi daya tampung atau kapasitas KRL Jabodetabek. Hal ini akan berimbas pada terganggunya pelayanan ke penumpang pada moda transportasi ini.
Dia menjelaskan, proses retrofit mengharuskan rangkaian kereta masuk ke dalam balai yasa atau bengkel kereta untuk diperbarui. Imbasnya, kereta tersebut tidak dapat beroperasi selama masa retrofit.
“Proses retrofit atau refurbishment itu butuh sekitar 12-17 bulan di balai yasa. Biarpun rangkaian kereta yang masuk [balai yasa] bergantian, pasti akan ada potensi pengurangan kapasitas,” jelas Aditya saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).
Selain itu, Aditya juga mencermati rencana pemerintah untuk mengimpor tiga rangkaian kereta baru untuk mengantisipasi berkurangnya jumlah trainset yang beroperasi. Dia menjelaskan, pembelian rangkaian baru akan menelan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan impor KRL bekas.
Dia melanjutkan, tingginya biaya pembelian tersebut akan berdampak pada kenaikan biaya operasional KAI Commuter. Menurutnya, kenaikan biaya tersebut dapat dibebankan ke penumpang dalam bentuk penyesuaian tarif atau kepada pemerintah dalam bentuk public service obligation (PSO) atau subsidi.
Baca Juga
Lebih lanjut, Aditya menuturkan, pembelian tiga rangkaian kereta baru tersebut belum tentu dapat menutupi pengurangan kapasitas yang akan terjadi selama kereta existing diretrofit.
Menurutnya, perlu ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan KAI Commuter selaku operator dalam mengatur pola operasi KRL selama periode peremajaan armada melalui retrofit.
“Harus ada kecermatan pengaturan sirkulasi kereta yang akan masuk bengkel dan strategi agar kapasitas KRL Jabodetabek tidak berkurang supaya tidak mengganggu pelayanan ke penumpang,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga harus dapat menjamin rencana impor kereta baru dapat dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, proses impor melalui pembelian barang baru akan memakan waktu lebih lama dibandingkan pembelian berulang melalui impor bekas yang sebelumnya kerap menjadi opsi pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tidak menyetujui izin impor rangkaian KRL bekas dari Jepang dalam memenuhi kebutuhan peremajaan armada KAI Commuter.
Luhut menjelaskan, pemenuhan kebutuhan rangkaian KRL dalam jangka pendek, pemerintah memilih opsi retrofit atau memperbarui teknologi dan suku cadang pada rangkaian kereta lama.
“Kami sudah rapatkan dan memutuskan tidak akan mengimpor barang bekas karena itu ada melanggar tiga peraturan, yaitu Peraturan Presiden [Perpres], peraturan dari Kementerian Perhubungan, dan dari Kementerian Perindustrian,” jelas Luhut.
