Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditjen Bina Konstruksi PUPR Minta Tambahan Anggaran 2024 Rp114 Miliar

Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran 2024 Rp114 miliar. Untuk apa saja anggarannya?
Pekerja beraktifitas di proyek LRT Jabodetabek di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) belum berencana melakukan moratorium atau menghentikan sementara pekerjaan proyek konstruksi yang padat karya meski jumlah kasus virus corona atau Covid-19 terus meningkat. PUPR masih menyusun protokol khusus proyek konstruksi dan akan segera diterbitkan. Bisnis/Abdurachman
Pekerja beraktifitas di proyek LRT Jabodetabek di Jakarta, Rabu (18/3/2020). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) belum berencana melakukan moratorium atau menghentikan sementara pekerjaan proyek konstruksi yang padat karya meski jumlah kasus virus corona atau Covid-19 terus meningkat. PUPR masih menyusun protokol khusus proyek konstruksi dan akan segera diterbitkan. Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meminta tambahan pagu anggaran untuk 2024 sebesar Rp114 miliar.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan penambahan pagu tersebut dibutuhkan salah satunya untuk melakukan percepatan pencetakan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK).

"Tahun 2024 kami mengajukan penambahan pagu sebesar Rp114 miliar dari Rp578 miliar jadi Rp692 miliar yang akan digunakan untuk percepatan pencetakan TKK dan lainnya," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (20/6/2023).

Tak hanya untuk percepatan TKK, percepatan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), dan digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sesuai Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK)-KPK.

"Kami membutuhkan dukungan untuk bisa memenuhi usulan di atas guna pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas," ujarnya.

Untuk TA 2023, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan pagu anggaran Rp588,7 miliar. Adapun, per Juni 2023 progres keuangan mencapai Rp230,7 miliar atau 39,2 persen, sedangkan progres fisik mencapai 39,7 persen.

Berkenaan dengan penambahan anggaran TA 2024 untuk Ditjen Bina Konstruksi, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw mendukung permintaan tersebut. Namun, dia mempertanyakan kondisi tenaga kerja konstruksi di RI yang tersertifikasi masih jauh dari kebutuhan.

"Darurat tenaga kerja konstruksi kebutuhan kita 200.000 tenaga kerja yang baru terpenuhi punya sertifikat Sertifikat Kompetensi Konstruksi (SKK) baru 50.000 Maka terjadilah jual beli itu," jelas Robert. 

Dia menilai anggaran Ditjen Bina Konstruksi memang terlihat turun dan sudah seharusnya ditambah untuk meningkatkan kebutuhan pekerja konstruksi lokal yang mumpuni. 

"Kami dukung penambahan anggaran, kita bisa minta penambahan untuk kekurangan kekurangan ini. Kita sudah dalam situasi darurat soal sertifikasi SKK. Terus anggarannya dipotong lagi, bagaimana untuk penuhi itu ke depan?," terangnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper