Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi kabar terkait usulan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menunjuk pengawas konstruksi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dari tenaga kerja asing (TKA).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengaku belum mengetahui usulan dan progres terkait rencana penunjukkan 'bule' sebagai pengawas.
"Saya belum tahu itu seperti apa, no comment dulu ya. Saya juga belum tahu progresnya seperti apa. Itu kan baru disampaikan seperti itu detailnya seperti apa kita belum tahu," kata Rachman usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V komplek DPR RI, Selasa (20/6/2023).
Namun, dia memastikan pihaknya aktif melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dari sisi perencana hingga pengawas.
Dalam hal ini, Komisi V DPR RI memberikan usulan untuk lebih meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja konstruksi lokal, termasuk memperbanyak sertifikasi untuk para pekerja.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, menjelaskan jika dalam proyek IKN membutuhkan pekerja asing maka akan ada penyetaraan kualifikasi dan kualifikasi yang prosesnya dilakukan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi.
Baca Juga
"Jadi kita juga tetap memperhatikan kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan peruntukannya yang dibutuhkan di lapangan," jelas Dewi.
Dalam data Ditjen Bina Konstruksi, pihaknya menargetkan 8.500 tenaga kerja lokal yang akan diserap untuk proyek IKN. Adapun, saat ini realisasi nya baru mencapai 30 persen atau sebanyak 2.615 orang.
Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Pandjaitan, kembali jadi perbincangan setelah mengatakan akan memercayakan ‘pengawas bule’ dalam pembangunan Istana Presiden di IKN.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR, Jumat (9/6/2023). Menurut Luhut, kualitas pekerjaan dan bangunan adalah kunci, dia tak mau kualitas Istana Presiden di IKN tidak bagus.
"Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule-bule," katanya dalam forum tersebut.
Luhut mengatakan penunjukan pengawas bule itu dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa pekerja asing yang ikut andil dalam pembangunan IKN bukan seorang mandor, melainkan pengawas.
“Mandor apa? beda lho mandor dengan pengawas. Namun, memang sudah diusulkan dalam rapat kalau akan ada 1-2 [pengawas] untuk meninjau urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan,” ujarnya usai meninjau harga komoditas di Pasar Menteng Pulo, Kamis (15/6/2023).
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pengawas konstruksi asing tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan dan mengawasi semua aktivitas sehingga infrastruktur yang akan hadir di IKN berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
