Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran prioritas untuk infrastruktur minimal sebesar Rp396,9 triliun dan maksimal Rp477,5 triliun, termasuk untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Usulan alokasi tersebut tertuang dalam dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.
“Infrastruktur masih menjadi suatu kebutuhan, Rp396,9 hingga Rp477,5 kami alokasikan untuk tahun depan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, dikutip, Minggu (4/6/2023).
Anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui infrastruktur tersebut, termasuk ICT, energi, pangan, serta konektivitas.
Melalui usulan anggaran infrastruktur ini juga unutk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan.
Adapun pada APBN 2023, Sri Mulyani menganggarkan Rp392 triliun untuk infrastruktur. Artinya, usulan anggaran untuk 2024 meningkat sebesar 1,25 persen hingga 21,8 persen.
Selain untuk infrastruktur, usulan anggaran prioritas juga bagi pendidikan sebesar Rp643,1 triliun hingga Rp695,3 triliun dan perlindungan sosial hingga Rp546,9 triliun.
Untuk perlindungan sosial, utamanya anggaran akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Desa.
Sri Mulyani juga memasukkan sektor kesehatan yang masuh dalam prioritas, dengan usulan anggaran hingga Rp200,8 triliun. Ketahanan pangan juga termasuk dalam anggaran tersebut yang dialokasikan senilai Rp104,3 triliun hingga Rp124,3 triliun.
