Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan alokasi gas untuk industri di dalam negeri sudah mengambil porsi 70 persen jika dibandingkan dengan kuota ekspor hingga pertengahan tahun ini.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, alokasi gas untuk pemanfaatan domestik itu tumbuh relatif pesat jika dibandingkan dengan capaian pada 2014 yang berada di angka 55 persen.
“Sejak tahun 2012 alokasi untuk domestik sudah di atas alokasi ekspor,” kata Hudi saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).
Laporan itu disampaikan Hudi seiring dengan komitmen pemerintah untuk menghentikan izin ekspor gas yang ditarget efektif pada 2035 mendatang.
Adapun, berdasarkan catatan SKK Migas, kontrak ekspor LNG dari Kilang Bontang bakal berakhir pada 2026, sementara kontrak dari LNG Tangguh dijadwalkan selesai pada 2034.
“SKK Migas terus memantau kebutuhan domestik melalui gas balance dan memastikan kebutuhan domestik diberikan prioritas,” kata dia.
Baca Juga
Sementara itu, SKK Migas melaporkan capaian salur gas untuk triwulan I/2023 berada di level 5.313 MMscfd atau 100,7 persen terhadap target WP&B 2023. Torehan itu lebih rendah dari capaian salur gas triwulan I/2022 yang dipatok di level 5.350 MMscfd.
Adapun, alokasi pasokan domestik tahun ini ditetapkan sebesar 3.539 BBtud. Alokasi itu lebih rendah dari ketetapan sepanjang 2022 di level 3.682 BBtud.
Di sisi lain, kuota ekspor gas tahun ini ditetapkan sebesar 1.776 BBtud, bergeser sedikit dari alokasi tahun sebelumnya di angka 1.791 bbtud.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah bakal menghentikan ekspor gas untuk kontrak baru seiring dengan fokus pengembangan industri bernilai tambah tinggi di dalam negeri beberapa waktu tahun terakhir.
Luhut mengatakan, rencana itu masih dimatangkan menyusul tren konsumsi domestik yang belakangan tumbuh signifikan. Dia juga menuturkan bahwa hal tersebut akan segera dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bertahun-tahun kita ekspor LNG [liquefied natural gas], padahal kita butuh, sudah kita siapkan laporan ke presiden, kontrak yang sudah ada ya sudahlah jalan, tapi yang sudah selesai kita setop,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
