Bisnis, JAKARTA—Kecenderungan pemerintah mendorong belanja populis menjadi salah satu faktor yang menimbulkan pesimisme atas kondisi defisit fiskal tahun depan. Selain itu, terdapat kebutuhan terhadap belanja bunga utang yang terus meningkat.
Berita tentang strategi fiskal pemerintah serta isu ekonomi bisnis lainnyatersaji secara analitik dan lebih mendalam di BisnisIndonesia.id.
Berikut lima berita pilihan dalam Top 5 News BisnisIndonesia.id Selasa (30/5/2023)
1. Kebijakan Populis dan Bunga Utang Menambah Berat Beban Fiskal
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan pesimisme atas defisit fiskal tahun depan. Kecenderungan pemerintah mendorong belanja populis menjadi salah satu faktor. Selain itu, terdapat kebutuhan terhadap belanja bunga utang yang meningkat.
Tren suku bunga dan perebutan likuiditas global akan mendorong pemerintah menaikkan kupon surat berharga negara.
Faktor ketiga adalah tekanan pada rasio pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akibat berakhirnya momentum ledakan harga komoditas.
Sedangkan faktor keempat terkait kemungkinan pemerintah menggunakan sejumlah cara untuk memaksimalkan realisasi belanja infrastruktur dan menyertakan modal ke BUMN Karya.
Khusus faktor pertama, yakni kebijakan populis, Bhima menengarai kecenderungan pemerintah mendorong belanja populis mulai dari kenaikan bantuan sosial, belanja gaji aparatur sipil negara (ASN), belanja untuk stimulus UMKM, hingga subsidi pangan dan pertanian.
2. Gerak Sempit Pertamina Caplok Blok Migas Iran Tertekan Sanksi AS
Kunjungan kenegaraan Presiden Republik Islam Iran Seyyed Ebrahim Raeisi ke Indonesia menjadi angin segar bagi PT Pertamina (Persero), terlebih pemerintah ingin menghidupkan kembali peluang kerja sama minyak dan gas bumi dengan salah satu negara strategis di kawasan Timur Tengah itu.
Lawatan perdana Raeisi ke Indonesia pada 23—24 Mei 2023 sejak dilantik sebagai Presiden Iran pada 3 Agustus 2021 lalu, memberi secercah harapan kepada Pertamina untuk melanjutkan kembali rencana akuisisi salah satu ladang migas Iran, yakni Blok Mansouri.
Pasalnya, Pertamina pada 2018 lalu terpaksa menunda penandatanganan kontrak pengelolaan Blok Mansouri, menyusul dijatuhkannya sanksi oleh Amerika Serikat kepada Iran terkait dengan perjanjian nuklir.
Padahal, perusahaan migas pelat merah itu sebelumnya sangat agresif untuk bisa mengelola lapangan Mansouri, bahkan telah menyiapkan anggaran hingga US$1,5 miliar untuk investasi di blok tersebut selama 5 tahun.
“Bagi Pertamina, tentu ini merupakan langkah yang sangat baik, khususnya apabila MoU [nota kesepahaman atau memorandum of understanding] sebelumnya [yang diteken 2016] bisa berlanjut karena nantinya bisa berdampak ke lifting kita,” kata Vice president Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso saat dikonfirmasi, Senin (29/5/2023).
3. Harap Cemas Nasib Tol Getaci & Bocimi Terancam Keluar Daftar PSN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rupanya tengah deg-degan terhadap penyelesaian sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Terlebih, Presiden Joko Widodo menargetkan sejumlah proyek PSN dapat diselesaikan paling lambat pada semester I tahun 2024 seiring berakhirnya masa pemerintahan.
Adapun terdapat dua ruas jalan tol yang merupakan bagian PSN tengah dilakukan pengkajian status. Kedua ruas itu yakni jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) dan jalan Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi).
Hingga saat ini, konstruksi tol Getaci belum dilakukan. Jadwal konstruksi tersebut mundur dari rencana awal yang seharusnya mulai dibangun pada akhir tahun lalu kemudian ditargetkan pada kuartal II tahun ini. Konstruksi tol Getaci yang molor dikarenakan pemerintah bakal menggelar tender ulang proyek tol Getaci pada semester kedua tahun ini. Hal ini dikarenakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana untuk keluar dari konsorsium PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap (PT JGC) dalam pembangunan ruas tol Getaci.
Padahal, Tol Getaci ditargetkan selesai pada 2024 untuk tahap pertama dan ditargetkan secara keseluruhan dapat beroperasi pada 2029. Pembangunan Tol Getaci diperkirakan akan menghabiskan biaya investasi sebesar Rp56,20 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun yang terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
4. Menakar Prospek di Balik Antrean Panjang Rights Issue
Sejumlah emiten sudah mempersiapkan diri untuk melakukan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru untuk menambah modal dengan mekanisme rights issue. Langkah ini dapat ditafsirkan sebagai sinyal optimisme emiten untuk berekspansi, tetapi perlu disikapi dengan hati-hati oleh investor.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa hari ini, Senin (29/5/2023), sudah ada 17 perusahaan yang telah menerbitkan saham baru melalui mekanisme rights issue dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp22,8 triliun.
Sementara itu, dalam daftar tunggu atau pipeline per Jumat (26/5/2023), terdapat 25 perusahaan lagi yang berencana menggelar rights issue atau aksi penambahan modal dengan memberikan hak untuk memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD).
Sektor consumer cyclicals dan finansial mendominasi antrean dengan masing-masing 7 perusahaan dalam pipeline.
5. Pro Kontra Izin Ekspor Pasir Laut Setelah 20 Tahun Disetop
Keputusan pemerintah yang akhirnya membuka kembali keran ekspor pasir laut menuai pro dan kontra, mengingat selama hampir 20 tahun terakhir komoditas tambang yang masuk dalam golongan pertambangan mineral dan batu bara itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan ke luar negeri.
Sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, telah menghentikan ekspor pasir laut.
Alasan utama dilarangnya ekspor pasir laut karena aktivitas tersebut dinilai merusak lingkungan laut, seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir laut.
Alasan lainnya yang juga disebutkan dalam beleid tersebut adalah dengan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura, maka dianggap perlu untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut.
Terlebih, proyek reklamasi di Singapura ketika itu juga mendapatkan bahan baku pasir lautnya dari perairan Riau, selain dari Malaysia. Hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi batas wilayah kedua negara.
