Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Belum Final! Anggota Partai Republik Menentang Kesepakatan Pagu Utang AS

Kesepakatan antara Presiden AS Joe Biden dari Partai Demokrat dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik mengenai pagu utang masih ditentang anggotanya.
Mata uang dolar di salah satu penukaran uang di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Mata uang dolar di salah satu penukaran uang di Jakarta. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa anggota Partai Republik sayap kanan menentang kesepakatan menaikan pagu utang yang telah diraih oleh Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik. 

Mengutip dari Reuters, Selasa (30/5/2023) tantangan ini perlu dihadapi oleh Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan Ketua DPR Kevin McCarthy dari Partai Republik agar kedua belah pihak dapat menyetujui kesepakatan tersebut.

Calon nominasi presiden dari Partai Republik 2024, Gubernur Florida Ron DeSantis, mengatakan penolakan karena kesepakatan itu tidak cukup untuk mengubah lintasan fiskal. Anggota Partai Republik lainnya Chip Roy juga tidak mendukung kesepakatan tersebut. 

"Itu bukanlah kesepakatan yang baik. Sekitar US$4 triliun utang untuk - dalam kondisi terbaik - pembekuan pengeluaran selama dua tahun dan tanpa reformasi kebijakan yang serius," tulis Roy di Twitter.

Di senat, Senator Republik Mike Lee juga menentang kesepakatan sehingga pemungutan suara nanti bisa saja lebih sulit. Setiap anggota memiliki kemampuan untuk menunda tindakan selama beberapa hari. 

Anggota Dewan Raul Grijalva, seorang Demokrat progresif juga mengatakan perubahan-perubahan terkait peraturan lingkungan dalam RUU mengkhawatirkan dan mengecewakan. 

Menurutnya, salah satu elemen dalam RUU akan mempercepat proses perizinan proyek energi, dapat mengambil kembali dana yang tidak digunakan untuk penanganan Covid-19, memperketat persyaratan kerja untuk program bantuan pangan bagi warga miskin Amerika.

Selain itu RUU tersebut juga akan mengalihkan sebagian pendanaan dari Internal Revenue Service yang bertugas mengumpulkan pajak, walaupun pejabat Gedung Putih mengatakan hal tersebut tidak akan mengurangi penegakan hukum dalam jangka pendek.

RUU yang memiliki tebal 99 halaman tersebut akan menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025. Pada Selasa (30/5/2023) RUU akan dibahas oleh Komite Aturan Dewan, sebelum pemungutan suara secara keseluruhan. 

Para pendukung memprediksi RUU tersebut akan disetujui oleh kongres sebelum AS kehabisan uang untuk membayar tagihan. Departemen keuangan memperkirakan akan terjadi pada 5 Juni. 

Sebelumnya pada Senin (29/30) McCarthy mengatakan bahwa ia tidak khawatir tentang prospek paket di komite. 

Biden juga mengatakan bahwa dirinya merasa baik dan akan melihat pemungutan suara nanti. 

"Rasanya baik. Kita akan lihat saat pemungutan suara dimulai," ujarnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper