Bisnis.com, JAKARTA- Smart city atau kota pintar di Indonesia masih minim, bahkan hanya ada tiga kota di RI yang masuk dalam kriteria smart city dunia. Padahal, pemerintah memiliki program "Gerakan Menuju 100 Smart City" yang telah dimulai sejak 2017 lalu.
Berdasarkan data Smart City Index (SCI) 2023 dari The Smart City Observatory oleh IMD World Competitiveness Center menunjukkan 3 kota di Indonesia yang masuk dalam daftar 141 kota pintar di seluruh dunia.
Adapun, tiga kota di Indonesia yang masuk dalam smart city dunia yaitu Jakarta di urutan ke-102, Medan urutan ke-112, dan Makassar urutan ke-114. Sementara itu, di China terdapat 10 kota cerdas, sama halnya dengan 10 kota cerdas di Amerika Serikat.
Melihat data tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pengusaha asal China yang memiliki teknologi mumpuni untuk berkontribusi mewujudkan smart city lainnya di Indonesia, termasuk di IKN.
"Artinya, ini opportunity bagi kedua negara ber-partner untuk mengembangkan digital economy dan smart city, nah ini yang saya rasa jadi kesempatan, dan kami di BUMN sangat welcome untuk berkolaborasi," kata Erick di Shngri-La, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Sebagai informasi, untuk membangun smart city dengan ekosistem digital maka sebuah kota harus memiliki beberapa indikator, di antaranya yaitu smart development planning,smart green open space, smart transportation, smart waste management, smart water management, smart building, dan smart energy.
Baca Juga
Adapun, indikator ini merupakan inovasi dari konsep green city yang digabungkan dengan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi pintar. Nantinya, indikator ini akan berguna sebagai target perkembangan kota cerdas, termasuk di Indonesia.
Erick menerangkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan smart city. Hal ini tercermin dari prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan menduduki posisi ke-4 terbesar di dunia pada 2045.
Dalam hal ekonomi digital, dia meramalkan Indonesia memiliki porsi keuntungan hingga Rp4.500 triliun pada 2030. Begitupun dengan potensi smart city di Tanah Air dengan penduduk mencapai lebih dari 280 juta.
Di sisi lain, dia meyakini hubungan Indonesia-China telah berkembang positif mengingat China merupakan salah satu partner Indonesia dalam mengembangkan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan lainnya.
"Termasuk, the latest edition partnership dengan EV battery, itu juga dengan China, yang lainnya agak telat. Artinya ini sesuatu yang perlu ditingkatkan. Sekarang, kita konteks nya tentu coba migrated ke sisi yang lain [smart city]," ujarnya.
Menurut Erick, idealnya, setiap negara memiliki 10 smart city saat ini. Pemerintah pun masih terus menggalakan program Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia.
Dalam pembangunan smart city, dalam hal ini, BUMN berperan salah satunya memberikan kawasan hunian terintegrasi dengan transportasi yang ke depannya akan menggunakan solusi digital untuk mendukung ekosistem di kawasannya.
"Itulah kenapa kita juga mendorong di BUMN yang namanya kolaborasi tanah-tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) kita jadikan bangunan tinggi bukan bangunan darat, bangunan tinggi bertingkat untuk jadi solusi juga," jelasnya.
Erick mengungkap alasannya membuka kesempatan untuk China masuk mendukung smart city di Indonesia yakni karena dalam pembangunannya membutuhkan dana yang besar.
Menurutnya, salah satu alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun ibu kota baru di Nusantara yakni karena biaya konstruksi yang lebih murah ketimbang mengembangkan kota pintar di berbagai wilayah Indonesia.
"Tantangannya ketika ktia berinvestasi kota-kota baru [smart city] di kota-kota yang sudah ada, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu ongkosnya akan 2 kali lebih mahal dibandingkan sebuah kota batu dengan infrastruktur terkini. Ini realita, silakan saha dihitung," ungkap Erick.
Dia tak memungkiri smart city dapat berkembang di wilayah lain, namun ongkos investasi tidak akan semurah membangun kota baru dari nol.
Apalagi, penduduk Indonesia diprediksi akan meningkat hingga 315 juta. Maka IKN dapat menjadi solusi untuk mendistribusikan penduduk sekitar 30-50 juta, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.
