Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi di sektor-sektor kerakyatan, dan tidak hanya berfokus pada pengembangan mobil listrik semata.
Hal itu disampaikan Masinton dalam agenda pandangan fraksi atas dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), Selasa (23/5/2023).
Dia menyatakan bahwa asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang dirancang pemerintah harus diikuti dengan sejumlah upaya dan kebijakan konkret. Salah satunya mendorong kementerian/lembaga untuk meningkatkan produktivitas sektoral.
“Kebijakan pemerintah melalui program di kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas sektoral, sehingga dapat menambah nilai ekonomis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara,” ujarnya.
Masinton memaparkan lebih dari 65 persen share Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian/lembaga, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, dan transportasi.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki daya ungkit untuk mengerek pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu melakukan intervensi di sektor-sektor tersebut dan tidak hanya berfokus satu sektor saja.
Baca Juga
“Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah, intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor kerakyatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PDIP juga berfokus pada upaya pemerintah dalam menjangkar inflasi. Masinton mengatakan pemerintah bersama dengan otoritas moneter perlu menjalankan kebijakan yang mampu menjaga tingkat inflasi di level rendah dan stabil.
Pemerintah, lanjutnya, juga dinilai perlu melakukan upaya untuk dapat memitigasi dan mengantisipasi transmisi tekanan inflasi global ke domestik. Pada saat bersamaan, dia juga meminta pemerintah mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kebijakan dan upaya pemerintah untuk membangun iklim investasi yang kondusif yang dilakukan dengan target dan capaian terukur, bukan hanya kata-kata dan di atas kertas,” tuturnya.
