Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut, Tangani Percepatan Investasi IKN

Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi di IKN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Satgas Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengungkapkan bahwa sudah banyak letter of interest (LoI) yang disampaikan kepada Otorita IKN. Per hari ini saja jumlahnya sudah 209 LoI. Dari total tersebut, 36 di antaranya sudah menandatangani non-discolusre agreement.

"Mungkin dibentuk juga satu tim, tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir inter depth dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” kata Bambang dalam keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Bambang menambahkan bahwa Jokowi juga menugaskan Badan Otorita IKN untuk membentuk One Stop Shop. Gunanya, melayani kebutuhan investor yang ingin menanamkan modal di proyek ibu kota baru.

"Tadi diputuskan untuk kebutuhan investasi, kami diminta untuk membuat satu One Stop Shop yang akan juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga," ujarnya.

Sebagai contoh, Bambang menuturkan wadah satu pintu tersebut bakal turut menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tugasnya, untuk menjelaskan berbagai insentif pajak yang dihadirkan bagi investor.

“Karena ada masalah ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan dari Kementerian PUPR,” jelasnya.

Selain itu, menurut dia, pembentukan Satgas percepatan investasi dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Sehingga, tanah yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya. Implikasinya adalah investor bisa langsung menghitung berdasarkan topografi, geologi, akses, dan sebagainya.

"Sehingga nanti dalam rencana bisnis akan lebih tajam lagi. Pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date," ungkap Bambang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Indra Gunawan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper