Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui menemui kendala dalam menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA.
Revisi aturan terkait DHE yang mewajibkan DHE SDA disimpan di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu menuai protes dari para eksportir.
Namun demikian, Airlangga menyatakan bahwa revisi aturan tersebut akan terbit dalam waktu dekat.
“Regulasinya dalam waktu dekat akan terbit, walaupun dalam tanda petik ada beberapa yang protes,” katanya dalam acara Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023, Senin (8/5/2023).
Airlangga juga menyampaikan bahwa ada kekhawatiran dari para eksportir jika DHE SDA ditempatkan di perbankan dalam negeri, maka mereka akan kehilangan hak terhadap barang yang diekspor.
“Di Indonesia bank internasional juga banyak beroperasi, jadi para eksportir tidak perlu khawatir bahwa mereka kehilangan haknya terhadap barang yang diekspor dan para eksportir harus ingat ini amanat konstitusi. Bumi, air, tanah, dan segala kekayaan bumi kita sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia,” tutur Airlangga.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa revisi aturan DHE mendesak dilakukan guna menjaga cadangan devisa di dalam negeri di tengah tingginya suku bunga acuan di tingkat global, terutama di negara maju.
Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan bahwa aturan DHE akan menjadi amunisi mengingat Amerika Serikat (AS) masih terus menaikkan suku bunga acuan. Jika tidak mengamankan DHE di dalam negeri, maka ada potensi capital flight akan tinggi.
“Kalau potensi capital flight tinggi, tentu akan berdampak terhadap stabilitas rupiah, sehingga devisa hasil ekspor ini dalam waktu dekat akan segera diluncurkan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
