Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Arsjad Rasjid mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk berlaku adil dalam pemberian subsidi hijau bagi mineral kendaraan listrik.
Arsjad menilai negatif sikap diskriminatif Amerika Serikat (AS) terhadap mineral kritis asal Indonesia yang tertuang pada paket subsidi untuk teknologi hijau.
Adapun, pemerintah AS bakal menerbitkan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) beberapa pekan ke depan.
Undang-Undang itu mencakup US$370 miliar subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak IRA secara penuh.
Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri hulu bijih nikel.
“Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif, baik China maupun non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” kata Arsjad seperti dikutip dari siaran resmi, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga
Arsjad menambahkan, sejumlah negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa di antaranya LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai.
“Ketiganya investor ini penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai,” kata Arsjad.
Selain itu, dia mengatakan, pentingnya menilai Indonesia dan Asean sebagai alternatif untuk China. Dia berharap Amerika Serikat dapat memberi status yang setara kepada anggota kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) dengan negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas penuh dengan Amerika Serikat.
“Kami sedang berdiskusi tentang IPEF dan semangat perjanjian itu adalah kerja sama. Jika Amerika mengecualikan Asean, rasanya sangat tidak adil,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, LG Energy Solution (LG) belakangan masih intens melakukan perubahan komposisi anggota konsorsium mereka sebelum melanjutkan transaksi usaha patungan atau joint ventures (JV) baterai listrik bersama dengan Indonesia Baterai Corporation (IBC) tahun ini.
Malahan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia disebutkan bakal bertemu kembali dengan pimpinan LG untuk membahas komposisi baru dari konsorsium mereka pada Jumat (7/4/2023) besok. Pertemuan itu diharapkan dapat menerima kepastian konsorsium serta rencana investasi LG di sisi penghiliran bijih nikel menjadi baterai listrik di Indonesia.
Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nico Kanter mengatakan, manuver LG yang belakangan mengubah komposisi anggota konsorsiumnya itu disebabkan karena implementasi Undang-Undang Penurunan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat pertengahan tahun lalu.
IRA mendiskreditkan produksi baterai dari negara mitra yang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Selain itu, IRA juga ikut menilai negatif produksi baterai yang didominasi investasinya dari perusahaan China di sisi hulu hingga pengolahan bijih nikel.
“Maunya ada diversifikasi ya, mitra kita tidak semua China, kan dengan Amerika Serikat memberlakukan Inflation Reduction Act yang perusahaan China itu ada pembatasan lah ya,” kata Nico saat ditemui di Jakarta, Rabu (5/4/2023) malam.
Situasi itu, kata Nico, membuat IBC bersama dengan pemerintah belum mendapat kepastian lanjutan dari transaksi konsorsium LG di usaha patungan baterai setrum yang telah menandatangani kesepakatan kerja sama atau head of agreement (HoA) awal 2021 lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
