Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tak kunjung menetapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM untuk pengetatan pembelian pertalite dan solar sejak pertengahan tahun lalu. Padahal kuota pertalite dan solar semakin terkikis.
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pertumbuhan konsumsi dua BBM bersubsidi itu relatif tinggi di kisaran 5 persen hingga 10 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Apalagi konsumsi itu diperkirakan bakal naik signifikan pada musim mudik lebaran Idul Fitri 1444 H/ 2023 M mendatang.
“Belum ada keputusan, kalau kami sementara diproses, kami memakai Perpres yang masih berjalan 191 begitu, terus itu kan berlaku untuk solar ya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kemen ESDM Tutuka Ariadji saat ditemui di DPR, Selasa (4/4/2023).
Sementara itu, kata Tutuka, pendataan untuk pembelian pertalite lewat aplikasi verifikasi "Subsidi Tepat" milik PT Pertamina (Persero) hingga saat ini sudah mencapai 1 juta pengguna. Hasil pendataan itu diharapkan dapat mengatur pembelian Pertalite mendatang.
“Kita laksanakan registrasi yang dilakukan oleh Pertamina, sudah ada 1 juta [pengguna], itu lumayan yang registrasi kendaraan,” kata dia.
Menurut dia, pemerintah masih mempertimbangkan daya beli masyarakat di tengah tingkat inflasi yang masih relatif tinggi awal tahun ini. Dia mengatakan kementeriannya masih menunggu pertimbangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menguji dampak pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu bagi daya beli masyarakat nantinya.
Baca Juga
“Jadi masalahnya makro ekonomi juga, jadi tidak hanya di ESDM, di Kementerian Perekonomian lainnya yang melakukan itu, jadi tidak bisa sendirian harus bersama-sama dengan kementerian lainnya,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengkhawatirkan tren pertumbuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berada di rentang 5 persen hingga 10 persen tahun ini.
Berdasarkan hitung-hitungan BPH Migas bersama dengan Kementerian ESDM, skenario pertumbuhan tertinggi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) solar pada tahun ini diproyeksikan mencapai 10 persen dari realisasi konsumsi tahun sebelumnya di level 18,08 juta kiloliter (kl).
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, tingginya pertumbuhan konsumsi JBT itu tidak diikuti dengan penambahan alokasi kuota untuk tahun ini. Kuota Solar untuk tahun ini diberikan sebesar 17,5 juta kl atau turun 4,47 persen dari alokasi 2022 di level 18,32 juta kl.
“Sudah kuotanya turun kemudian kita juga menghadapi pertumbuhan dari realisasi tahun kemarin,” kata Saleh saat dihubungi Bisnis, Selasa (14/2/2023).
Situasi itu, kata Saleh, turut menimbulkan kekhawatiran berlebihnya konsumsi Solar sebagai penggerak niaga dan industri di dalam negeri tahun ini. Apalagi, dia menambahkan, geliat ekonomi belakangan makin sibuk di tengah pembukaan aktivitas sosial masyarakat.
Sementara itu, Saleh mengatakan, alokasi kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite yang ditambah, akan cukup mengimbangi perkiraan pertumbuhan konsumsi tahun ini.
Adapun, pemerintah menetapkan alokasi kuota JBKP Pertalite sebesar 32,56 juta kl untuk kebutuhan 2023. Alokasi itu naik 8,8 persen dari kuota yang ditetapkan pada 2022 di level 29,91 juta kl.
“Untuk Pertalite itu kan kita cukup bersyukur kuota tahun ini juga naik dibanding tahun kemarin, beda dengan Solar,” tuturnya.
Berdasarkan catatan BPH Migas, hingga 12 Februari 2023, realisasi penyaluran JBT Solar sudah mencapai 1,71 juta kl atau sekitar 10 persen dari total kuota yang dijatah tahun ini sebesar 17,50 juta kl. Sementara itu, realisasi penyaluran JBKP Pertalite sudah mencapai 3,44 juta kl atau 11 persen dari keseluruhan kuota tahun ini yang ditetapkan di level 32,56 juta kl.
