Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) untuk segera mencari pengganti Air Products & Chemical Inc (APCI) sebagai mitra dalam percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).
Adapun, kewajiban hilirisasi atau peningkatan nilai tambah oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Oleh karena itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi Triharyo Indrawan Soesilo mengatakan, PTBA perlu mencari mitra baru untuk memastikan proyek hilirisasinya tersebut dapat berjalan.
“PTBA kalau tidak hilirisasi, izin usaha pertambangannya kan akan dicabut,” kata Hengki, sapaan karibnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Menurut Hengki, PTBA memiliki kepentingan serius untuk segera mendapatkan mitra pengganti APCI guna dapat menjalankan penghiliran batu bara tersebut.
Di sisi lain, kata dia, sejumlah investor belakangan sudah menunjukkan ketertarikan untuk dapat berinvestasi pada proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Dia berharap PTBA dapat menjajaki peluang kerja sama baru bersama dengan mitra potensial tersebut nantinya.
Baca Juga
“Banyak yang berminat, silahkan PTBA yang cari ya, kan DME terbesar di China 12 juta ton di sana, jadi sudah pengalaman,” tuturnya.
Selain itu, dia menggarisbawahi, keekonomian pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME milik PTBA relatif kompetitif jika dibandingkan dengan harga jual liquefied petroleum gas (LPG) saat ini.
Dia menuturkan, kementeriannya telah memberikan harga khusus untuk pembelian produk hasil DME yang telah mengkompensasi harga bahan baku batu bara di sisi hulu. Dengan demikian, dia menggarisbawahi, proyek gasifikasi batu bara milik PTBA dan perusahaan tambang batu bara lainnya relatif menarik untuk dikembangkan ke depan.
“Jadi kita mengeluarkan Kepmen penugasan kepada Pertamina untuk membeli dengan harga tertentu, dalam harga itu sudah dihitung berapa harga untuk batu bara dan lainnya,” kata dia.
Adapun, kabar mundurnya APCI itu pertama kali disampaikan Kementerian ESDM pada awal bulan ini yang belakangan dikonfirmasi Direktur Utama PTBA Arsal Ismail saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Kepastian itu disampaikan selang 2 hari setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas (Ratas) ihwal proyek gasifikasi batu bara bersama menteri terkait, termasuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Seperti diketahui, Air Products sempat menyatakan kesiapan investasi sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun untuk pengembangan gasifikasi batu bara menjadi DME bersama dengan PTBA di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Proyek itu ditarget commercial operation date (COD) pada kuartal IV/2027 lewat kepemilikan saham mayoritas APCI sebesar 60 persen dan PTBA dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 20 persen.
Sementara itu, masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.
Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
