Bisnis.com, BADUNG – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akses finansial masyarakat di negara-negara Asean masih sangat rendah.
Dia menyampaikan bahwa inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di banyak negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM).
Hal ini disampaikannya dalam acara High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literasi for MSMEs, yang merupakan rangkaian dari ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali.
"Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, yang secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asean," ujarnya di Bali, Rabu (29/3/2023).
Berdasarkan data Global Finance Index 2021 yang dirilis Bank Dunia, Kamboja mencatatkan tingkat inklusi keuangan terendah di Asean, yaitu sebesar 33 persen, sedangkan tingkat tertinggi dicatatkan oleh Singapura sebesar 98 persen.
Oleh karena itu, menurutnya inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia.
Baca Juga
Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan.
“Mendorong inklusi dan literasi keuangan bagi UMKM di Asean merupakan langkah yang tidak dapat ditawar lagi dan merupakan bagian penting dari kerangka ekonomi digital Asean,” katanya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan pesatnya digitalisasi di bidang keuangan dan sistem pembayaran tentunya akan turut mendorong inklusi keuangan, sehingga dapat memperluas akses terhadap layan yang akan meningkatkan kapasitas bagi UMKM.
Melalui digitalisasi, UMKM juga dapat lebih mudah mengakses data secara digital dan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan bisnis mereka guna menjangkau pasar yang lebih luas.
