Bisnis.com, JAKARTA - Perum Bulog menyatakan siap melaksanakan tugas pemerintah untuk merealisasikan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun 2023.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal, mengaku pihaknya telah menerima surat penugasan untuk impor 2 juta ton beras pada 24 Maret 2023.
“Iya sudah [menerima surat penugasan],” kata Awaludin kepada Bisnis, Senin (27/3/2023).
Awaludin menuturkan BUMN pangan itu akan segera menindaklanjuti perintah dari pemerintah impor beras secepatnya guna memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kita akan segera lakukan impor [beras],” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lewat berbagai skema, baik penyerapan dalam negeri maupun lewat pengadaan luar negeri (impor).
Baca Juga
“Intinya pemerintah akan melakukan apapun untuk masyarakat. 270 juta penduduk Indonesia harus makan. Poinnya itu. Badan Pangan Nasional tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujar Arief saat disinggung realisasi impor beras di kawasan Depok, Senin (27/3/2023).
Dia mengungkapkan, dalam hal ini pemerintah bukan berarti pro impor pangan. Namun, apabila stok dalam negeri tidak cukup, otomatis impor harus segera direalisasikan.
“Tetapi apabila tidak bisa terpenuhi dalam negeri, negara harus ada disitu. Jangan sampai stoknya tidak ada, jangan sampai mengadakan program tidak bisa, sementara masyarakat perlu,” jelas Arief.
Seperti diketahui, telah beredar surat Kepala Badan Pangan Nasional yang menginstruksikan Perum Bulog untuk kembali beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. 500.000 ton pertama akan direalisasikan secepatnya.
“Menindaklanjuti hasil rapat bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret 2023 dengan topik Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai akhir Desember 2023,” demikian surat bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret yang diterima Bisnis, Senin (27/3/2023).
Dalam surat tersebut juga disebutkan tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.
"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.
Meski demikian, Kepala Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri.
"Sejalan dengan hal tersebut, kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023," tulis surat itu.
