Sinyal Baik bagi Pasar
Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa pencalonan kembali Perry sebagai Gubernur BI untuk periode kedua dapat menjadi sinyal baik bagi perekonomian secara umum.
Hal ini dikarenakan Perry yang berpeluang besar melanjutkan kepemimpinannya di BI menandakan arah kebijakan bank sentral cenderung serupa dengan 5 tahun terakhir.
“Hal ini kemudian berimplikasi pada predictability yang lebih tinggi pada kebijakan BI, sehingga volatilitas cenderung lebih rendah,” kata dia.
Menurut Josua, tantangan terbesar bagi BI ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kebijakan moneter terkait untuk mendorong stabilitas, juga pemulihan perekonomian domestik.
Selain itu, peran penting BI juga termasuk timing dalam menormalisasi kebijakan suku bunga pasca meredanya risiko inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah.
Oleh karena itu, Josua menambahkan, memang dibutuhkan Gubernur BI yang mampu dalam menakar keseimbangan ekonomi antara inflasi dan pertumbuhan PDB.
Baca Juga
Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), Jahja Setiaatmadja menilai Perry Warjiyo pantas melanjutkan kepemimpinannya sebagai Gubernur Bank Indonesia.
"Kurs terkendali, inflasi terkendali, dan juga likuiditas diatur dengan baik. Saya kira memang beliau (Perry Warjiyo) pantas meneruskan jabatan sebagai gubernur BI," ujarnya saat ditemui di Indonesia Convention Exhibition, Kamis (23/2/2023).
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menyampaikan bahwa BI memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memastikan terkendalinya tingkat inflasi dan memastikan stabilitas nilai tukar rupiah.
Dia menilai dibutuhkan kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan yang tepat dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar.
BI juga bertanggung jawab memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik, memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa dan cadangan devisa negara.
“Terbaru, melalui UU PPSK, ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makroprudensial harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” katanya.
Dengan demikian, dia menilai dibutuhkan sejumlah kriteria bagi calon Gubernur BI yang baru. Pertama, telah terbangun chemistry dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Syarat ini menurutnya penting karena saat ini dan kedepan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah, terutama karena gejolak global yang belum mereda.
Kedua, dibutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga, juga yang dapat membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu.
Dia menilai, BI telah berperan besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement.
“Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya," tutupnya.
Ketiga, Gubernur BI harus bisa memastikan kelanjutan pengaturan lalu lintas dan cadangan devisa negara. Hal ini diperlukan untuk memastikan devisa negara sehingga memberikan dampak multiplier pada perekonomian nasional. Keempat, dibutuhkan juga sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR agar dalam menjalankan tugas strategisnya, BI mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR.
Kelima, sosok Gubernur BI harus yang memiliki jaringan internasional yang baik sehingga menambah kepercayaan pasar.
“Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita,” tuturnya.
