Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belakangan menyoroti biaya pemasangan fasilitas penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) dari proyek gasifikasi batu bara yang terbilang mahal dari sejumlah proyek gasifikasi batu bara di dalam negeri.
Perhatian Kementerian ESDM itu sekaligus menjadi tanggapan atas sorotan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ihwal proyek gasifikasi batu bara atau coal dimethyl ether (DME) PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang dianggap mangkrak sejak ground breaking Januari 2022.
“CCUS di dalam menangkap itu memang mahal,” kata Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Irwandy Arif dalam diskusi Energy & Mining Editor Society, Rabu (8/3/2023).
Di sisi lain, Irwandy menambahkan, fasilitas penangkapan itu relatif tidak ekonomis untuk dikembangkan dalam proyek gasifikasi batu bara tersebut. Alasannya, fasilitas CCS/CCUS itu hanya dapat menampung sekitar 30 persen dari kemampuan penangkapan karbon.
“Storage di dalam tanah itu ada kendala tempat penyimpanan itu umurnya terbatas dan biaya mahal, dan emisi yang bisa ditampung itu hanya 30 persen,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang menarik bagi pengembangan proyek hilirisasi batu bara tersebut.
Baca Juga
Misalkan insentif iuran atau royalti 0 persen untuk batu bara yang dialokasikan bagi kegiatan hilirisasi.
Kendati demikian, dia mengatakan, pemerintah masih belum sampai pada kesimpulan akhir soal pemberian bantuan harga khusus batu bara yang dialokasikan pada proyek gasifikasi tersebut.
“Itu kan ada pembicaraan pasti, belum tahu kita [perkembangannya],” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyoroti ihwal mandeknya pengerjaan proyek gasifikasi batu bara atau coal to dimethyl ether (DME) PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bersama dengan rekanan bisnisnya.
Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan BPKP Susilo Widhyantoro mengatakan rencana konstruksi lanjutan untuk proyek pengganti impor Liquified Petroleum Gas (LPG) belum juga kelihatan jelas di lapangan.
Padahal, kata Susilo, program yang ikut menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) itu sudah diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Januari 2022.
“Kita mau konversi batu bara ke DME saja tidak jalan jalan, sudah setahun di-groundbreaking sama pak presiden tidak jalan jalan, [padahal] financing sudah ada ini,” kata Susilo dalam acara Business and Risk Perspective Energy Transformation Talk, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Menurut Susilo, mandeknya pengerjaan program gasifikasi batu bara itu disebabkan karena badan usaha terkait masih belum sepakat soal hitung-hitungan investasi serta bisnisnya mendatang.
“Karena tadi kita masih berkutat pada hitung-hitungan masing-masing badan usaha, loh nanti kami rugi [begitu],” kata dia.
Proyek hilirisasi batu bara yang ditarget commercial operation date (COD) pada kuartal IV/2027 itu menarik investasi awal dari Air Products & Chemical Inc (APCI) sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun.
Target COD itu sebenarnya molor dari target awal yang sempat ditetapkan pada 2024.
APCI menggenggam saham mayoritas mencapai 60 persen dari proyek gasifikasi itu yang diikuti dengan PTBA dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 20 persen. Sementara masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.
Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.
Nantinya, Pertamina bakal menjadi penyalur atau distributor tunggal DME yang diproduksi dari proyek tersebut. Harapannya Pertamina mendapat margin dari setiap penjualan produk substitusi LPG tersebut.
