Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) memastikan sejumlah paket insentif yang diberikan pemerintah di sisi hulu tambang hingga pengolahan antara bijih nikel bakal menarik minat investasi yang lebih intensif pada industri baterai listrik domestik.
Seperti diketahui badan fiskal telah berkomitmen untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang tambang termasuk bijih nikel kadar rendah sebagai bahan baku utama pembentuk baterai setrum tersebut.
Pembebasan PPN itu juga menyasar pada impor dan perolehan barang modal mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor setrum nantinya.
“Saya kira itu yang penting sekali karena itu kan jadi ongkos buat pembuatan baterai di rantai pasok lainnya,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana, Selasa (7/3/2023).
Apalagi, kata Agus, pemerintah lebih dahulu sudah memberi potongan harga untuk nikel kadar rendah lewat pengurangan tarif royalti ke level 2 persen. Sementara, tarif royalti untuk nikel kadar tinggi dipatok sebesar 10 persen.
Aturan itu menjadi amanat dari PP No. 26/2022 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah disahkan tahun lalu.
Baca Juga
“Dia [industri] diberikan diskon supaya bersaing, nanti untuk HPAL, prekursor kan dari sini kalau ini sudah mahal ke bawah makin mahal, makanya dari awal sudah diberikan diskon,” katanya.
Di sisi lain, dia berharap, paket insentif itu dapat menjadi daya pikat yang kuat untuk calon investor. Alasannya, daya tawar yang diberikan pemerintah sudah relatif kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara (Asean) lainnya seperti Thailand dan Vietnam.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bantuan pemerintah serta aturan insentif fiskal lainnya bakal efektif pada 20 Maret 2023.
Luhut berharap bantuan pemerintah itu dapat meningkatkan adopsi kendaraan listrik di dalam negeri seiring dengan komitmen pemerintah untuk menggaet investasi dari pabrikan kendaraan setrum dunia saat ini.
“Kita efektif 20 Maret [2023], bulan ini, teknis akan dijelaskan dari kementerian berapa, semuanya saya pikir sudah sampai pada titik final,” kata Luhut, Senin (6/3/2023).
Luhut mengatakan nantinya anggaran bantuan pemerintah itu bakal disalurkan langsung ke produsen atau pabrikan kendaraan listrik terkait.
Hanya saja, dia menggarisbawahi, pabrikan kendaraan listrik yang mendapat bantuan pemerintah itu mesti bersedia menjual produk mereka dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
“Total anggaran nanti sambil jalan dihitung, kami sudah koordinasi dengan DPR dan Banggar, nanti akan dikeluarkan detail tertulis sebelum tanggal 20,” tuturnya.
